Mabes Polri: Pembentukan Polres Pringsewu Tunggu Izin MenPAN-RB

Laporan Wartawan Tribun Lampung Robertus Didik Budiawan Cahyono

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU - Kepastian berdirinya Polres Pringsewu tergantung persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Srena (Staf Perencanaan Umum dan Anggaran) Polri sekaligus Kepala Biro Kelembagaan dan Tata Laksana (Karolemtala) Srena Polri Brigjen Yasdan Rifvai.

"Untuk membentuk organisasi Polri memerlukan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," terangnya dihadapan jajaran Pemkab Pringsewu, Forkopimda dan tokoh masyarakat, Rabu (24/7/2019).

Yasdan mengatakan, kehadiran tim dari Mabes Polri dalam rangka studi kelayakan pembentukan Polres Pringsewu. Tata cara pembentukan Mapolres pertama kali dilakukan adalah pengkajian oleh Polri.

Dari hasil kajian tersebut imbuhnya, tim melaporkan kepada pimpinan tertinggi Polri yakni Kapolri. Selanjutnya, Kapolri mengajukan usulan ke Kemen PAN-RB.

Semisal Kemen PAN-RB menyetujui, baru dibuat keputusan untuk pembentukan Mapolres kemudian ditindaklanjuti oleh Polda. “Kapan waktunya menunggu persetujuan adalah KemenPAN-RB,” papar Yasdan.

• Pemkab Pringsewu Gelontorkan Anggaran MTQ Tingkat Provinsi 2020 Rp 10 Miliar

Ia menjelaskan, ada sembilan dimensi dan 48 indikator pembentukan organisasi Polri.

Sembilan dimensi tersebut, kondisi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Wakapolres Tanggamus Kompol Yuliansyah menyampaikan, pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan Polres Pringsewu atas tantangan tugas dan dinamika yang terus berkembang.

Berdasarkan pada dimensi dan indikator pembentukan organisasi Polri, Kabupaten Pringsewu sudah memenuhi kriteria pembentukan Polres Pringsewu.

Kunjungan Tim Mabes Polri juga dilakukan serah terima dokumen hibah tanah diperuntukan pembangunan Polres Pringsewu. Secara simbolis Wakil Bupati Pringsewu Fauzi menyerahkan kepada Karorena Polda Lampung.

Tim juga meninjau lokasi lahan calon Mapolres Pringsewu yang bersebelahan dengan kantor Kejaksaan Negeri Pringsewu. Lahan tersebut seluas 5 hektare sesuai standar minimal lahan untuk pembangunan Mapolres.

• Pembentukan Mapolres Pringsewu Libatkan Bappenas dan Kemenkeu

Percepat Layanan Warga

Wakil  Bupati Pringsewu Fauzi mengatakan, seluruh warga masyarakat setempat telah mengidamkan terbentuknya Mapolres Pringsewu.

"Adanya Mapolres Pringsewu mampu mempercepat dan mempersingkat pelayanan yang diberikan masyarakat Pringsewu," jelasnya.

Fauzi menerangkan, masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dilayani oleh Polres Tanggamus terpaut jarak yang cukup jauh.

Urusan administrasi ke Mapolres Tanggamus, warga Pringsewu menempuh jarak 47 kilometer (km) atau sekitar 75 menit.

Ia menambahkan, Kabupaten Pringsewu luas wilayahnya terkecil dari kabupaten lainnya di Lampung. Tapi, tingkat kepadatan penduduk tertinggi dari 12 kabupaten lain.

“Di Pringsewu terdapat 20 lebih perbankan dan lembaga keuangan non bank. Begitu juga lembaga pendidikan, terdapat sembilan perguruan tinggi dan satu universitas".

"Indikator tersebut menurutnya, dapat jadi pertimbangan dibentuknya Mapolres Pringsewu,” urai Fauzi.

• Tiga Posisi Lowong, Pemkab Pringsewu Segera Lelang Tiga Jabatan Tinggi Pratama

Tokoh Masyarakat Mendukung

Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pringsewu mendesak Polri segera merealisasikan Polres Pringsewu.

Ketua PD Muhammadiyah Pringsewu Ator Riyadi menjelaskan, kabupaten setempat sudah sangat layak didirikan Mapolres. "Dilihat dari dinamika masyarakat Pringsewu, sudah sangat layak (didirikan Polres)," katanya.

Mantan Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pringsewu (P3KP) Wanawir menambahkan, semenjak pemekaran sekitar 10 tahun lalu, baru kali ini menerima kunjungan dari Tim Studi Kelayakan Pembentukan Polres Pringsewu dari Mabes Polri.

Hadirnya Mapolres di daerah otonomi baru itu merupakan kewajiban.

“Sehingga Mapolres di Kabupaten Pringsewu harus ada. Kenapa di Kabupaten Pringsewu belum terbentuk Mapolres, padahal dukungan pemda sudah ada diantaranya mempersiapkan lahan untuk Mapolres,” paparnya.

Tokoh lainnya FX Siman, yang juga anggota DPRD Provinsi Lampung menuturkan, Kabupaten Pringsewu terdapat kawasan Register 22 yang sering terjadi konflik. Itu membutuhkan penanganan cepat.

Dia khawatir, bila mendatangkan personel dari Tanggamus rentang jaraknya cukup jauh akan memakan waktu lama. Untuk itu menurutnya, mendirikan Mapolres Pringsewu cukup mendesak. (*)