Lampung Deklarasi Ibu Kota Negara, Ketua MPR: Lampung Is The Best
Ketua Dewan Pertimbangan Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan mengatakan, Lampung merupakan lokasi terbaik pemindahan ibukota.
Penulis: Beni Yulianto | Editor: Andi Asmadi
lihat foto
Dengan jarak yang dekat Lampung-Jakarta, merupakan nilai tambah sendiri.
“Jakarta ke Bandung, bisa empat jam. Tetapi ke Lampung melalui jalur udara hanya setengah jam,” ucapnya. Apalagi kata dia, ada dukungan gubernur se-Sumatera.
Dari kalangan politisi, Taufik Basari sebagai ketua DPW NasDem yang juga anggota DPR RI terpilih asal Lampung mengaku siap mewakafkan diri untuk memperjuangkan Lampung sebagai ibu kota.
“Saya memberikan dukungan penuh terhadap gerakan untuk menjadikan Lampung sebagai DKI, kita memenuhi persyaratan yang ada. Karena itu saya mewakafkan diri saya menjadi bagian perjuangan ini sesuai porsi tugas yang saya lakukan,” katanya.
Dalam memperjuangkan DKI Lampung, kata dia mereka sudah berbagi peran. Politisi berperan untuk berjuang melalui jalur politik. “Tugas kita di bidang politik akan menghimpun kekuatan politik yang ada, mewujudkan ini yang sudah ada legitimasi akademik dari rektor-rektor tadi. Maka dukungan ini kita lakukan bersama-sama. NasDem Lampung menyatakan mendukung ini sampai tingkat nasional,” jelasnya.
• Tim Relawan Akan Deklarasi Lampung Ibu Kota Negara, Tantang Adu Konsep dengan Kalimantan
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten bidang Ekonomi, Taufik Hidayat mengatakan, dari 9 kriteria yang disampaikan Bappenas, Lampung paling siap untuk jadi ibu kota. Bahkan kelebihan Lampung dibandingkan dengan provinsi lainnya, semua tokoh masyarakat Lampung baik di daerah maupun pusat mendukung, termasuk gubernur se-Sumatra.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga sepakat Lampung sangat strategis menjadi ibu kota. “Kalau lahan kan bisa menggunakan punya PT Perkebunan Nusantara, luas. Kan punya pemerintah juga. Material kita juga lokal banyak. Contohnya pembangunan jalan tol kan cepat. Kalaupun terhambat karena pembebasan lahan itu pun sedikit. Jadi itu harus diperhitungkan juga oleh pusat," bebernya.
"Jika kebutuhan anggarannya ratusan triliun, di Lampung hanya membutuhkan Rp 50 triliun saja, misalnya. Sisanya kan bisa dibuat kebijakan lain yang melekat kepada rakyat. Ini kan untuk rakyat juga, ” kata dia.
Untuk itu, kata Herman, tim relawan DKI Lampung harus membahas secara detail. “Semuanya harus sepakat bersama, satu suara, termasuk parpol pegang peranan penting, sebab dibahas DPR,” ujar Herman.
Unjuk Rasa
Sementara di dalam ruangan berlangsung deklarasi, di luar gedung berlangsung unjuk rasa. Namun, ini bukan unjuk rasa menolak, melainkan mendukung Lampung menjadi ibu kota negara. Unjuk rasa dilakukan Gerakan Masyarakat Mahasiswa Lampung (GMML).
"Meminta Pemprov Lampung berperan aktif menjadikan Lampung sebagai ibu kota negara," kata korlap aksi Arfan.
Menurut Arfan, isu perpindahan ibu kota terus mereka pantau. Mereka berharap, wacana pemindahan ibu kota segera terealisasi.
“Bapenas harus berani membuat uji publik yang melibatkan semua pihak terkait agar pemilihan ibu kota negara dilakukan secara terbuka, rasional dan objektif. Sebab ibu kota negara adalah simbol dan martabat bangsa Indonesia,” kata dia.
Atas kondisi ini pengunjuk rasa mengajukan empat tuntutan. Pertama, pemda berperan aktif mendukung Lampung DKI, meminta pemerintah memberikan penjelasan kriteria menjadi ibukota, pemindahan ibukota menganut sistem modern ekologis dan smart, dan berharap Bappenas melakukan uji publik secara nasional.(beni yulianto/kiki adipratama)
