Lampung Deklarasi Ibu Kota Negara, Ketua MPR: Lampung Is The Best

Lampung Deklarasi Ibu Kota Negara, Ketua MPR: Lampung Is The Best

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seluruh rektor perguruan tinggi negeri dan swasta beserta elemen masyarakat Lampung sepakat untuk memperjuangkan Lampung sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Kesepakatan itu dituangkan dalam acara penandatanganan kajian sekaligus Deklarasi DKI Lampung sebagai alternatif ibu kota di Gedung Serba Guna UIN Raden Intan Lampung, Kamis (25/7/2019).

Hadir dalam deklarasi ini Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Umum Tim Relawan DKI Lampung Aziz Syamsuddin, Ketua Harian Tim Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi beserta Sekretaris Ary Meizari Alfian, Wakapolda Lampung Brigjen Rudi Setiawan.

• Deklarasi Lampung Ibu Kota Negara dan Kisah Gerilya Tiga Saudara

• VIDEO - Deklarasi DKI Lampung oleh Para Tokoh dan Seluruh Rektor Se-Lampung di UIN Raden Intan

Hadir juga, Asisten II Pemprov Lampung Taufik Hidayat, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, para rektor universitas negeri dan swasta di Lampung, para pimpinan media massa di Lampung, Ketua MUI Lampung, tokoh adat, tokoh pemuda, dan banyak lagi.

Ketua Dewan Pertimbangan Tim Relawan DKI Lampung Zulkifli Hasan mengatakan, Lampung merupakan lokasi terbaik pemindahan ibukota.

“Lampung is the best. Suatu kehormatan bagi saya, bagi provinsi Sang Bumi Ruwa Jurai, bagi kita semua jika memang ini terwujud. Selain memiliki wilayah yang dekat dengan pusat perekonomian di Jakarta, Lampung memiliki sumber daya yang melimpah. Misalnya, sumber daya air dan daya dukung tokoh masyarakat sangat aktif,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan para akademisi, Lampung sangat layak untuk dijadikan ibu kota negara. Semua kriteria yang dan kajian dari Bappenas terpenuhi.

“Sebagai anggota DPR terpilih, saya akan mendorong ini melalui jalur politik demi terwujudnya Lampung sebagai ibu kota negara. Ini kan aspirasi masyarakat Lampung. Saya wakil mereka. Sebagai perwakilan mereka akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat pusat,” ujarnya.

Ketua Umum Relawan DKI Lampung Azis Syamsuddin menambahkan, semua pihak harus sama-sama berjuang menjadikan Lampung sebagai alternatif ibu kota. Selain itu, konsekuensi Lampung jadi alternatif ibu kota juga harus diperhatikan.

Rektor UIN Raden Intan Lampung Moh Mukri menuturkan, Lampung harus diperkenalkan untuk jadi ibu kota negara, agar diketahui publik dan pemerintah pusat.

"Soal nanti keputusan seperti apa itu Jakarta yang menentukan. Kita harus promosikan Lampung ibu kota negara. Tuhan saja bisa mengenal kita, jika kita perkenalkan diri. Maka kita harus perkenalkan diri," katanya.

• BERITA FOTO - Zulkifli Hasan Tandatangani Kajian dan Deklarasi DKI Lampung

• Deklarasi DKI Lampung di UIN Raden Intan Lampung Diwarnai Unjuk Rasa

Nilai Plus

Rektor Itera Ofiar Z Tamin turut mengungkapkan pandangannya mengenai nilai tambah Lampung sebagai kandidat ibu kota.

“Kalau dibangun di Lampung akan jauh lebih murah dibanding di Kalimantan. Lampung memiliki berkah transportasi terbaik di luar Jawa. Kita melihat pemindahan negara ibu kota di dunia, ada strong konektifitas yang sangat baik. Kalau dipindahkan ke Lampung harus ada strong konektifitas, kita sudah ada jalan tol dan lainnya,” kata dia.

Dengan jarak yang dekat Lampung-Jakarta, merupakan nilai tambah sendiri.

“Jakarta ke Bandung, bisa empat jam. Tetapi ke Lampung melalui jalur udara hanya setengah jam,” ucapnya. Apalagi kata dia, ada dukungan gubernur se-Sumatera.

Dari kalangan politisi, Taufik Basari sebagai ketua DPW NasDem yang juga anggota DPR RI terpilih asal Lampung mengaku siap mewakafkan diri untuk memperjuangkan Lampung sebagai ibu kota.

“Saya memberikan dukungan penuh terhadap gerakan untuk menjadikan Lampung sebagai DKI, kita memenuhi persyaratan yang ada. Karena itu saya mewakafkan diri saya menjadi bagian perjuangan ini sesuai porsi tugas yang saya lakukan,” katanya.

Dalam memperjuangkan DKI Lampung, kata dia mereka sudah berbagi peran. Politisi berperan untuk berjuang melalui jalur politik. “Tugas kita di bidang politik akan menghimpun kekuatan politik yang ada, mewujudkan ini yang sudah ada legitimasi akademik dari rektor-rektor tadi. Maka dukungan ini kita lakukan bersama-sama. NasDem Lampung menyatakan mendukung ini sampai tingkat nasional,” jelasnya.

• Tim Relawan Akan Deklarasi Lampung Ibu Kota Negara, Tantang Adu Konsep dengan Kalimantan

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Asisten bidang Ekonomi, Taufik Hidayat mengatakan, dari 9 kriteria yang disampaikan Bappenas, Lampung paling siap untuk jadi ibu kota. Bahkan kelebihan Lampung dibandingkan dengan provinsi lainnya, semua tokoh masyarakat Lampung baik di daerah maupun pusat mendukung, termasuk gubernur se-Sumatra.

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN juga sepakat Lampung sangat strategis menjadi ibu kota. “Kalau lahan kan bisa menggunakan punya PT Perkebunan Nusantara, luas. Kan punya pemerintah juga. Material kita juga lokal banyak. Contohnya pembangunan jalan tol kan cepat. Kalaupun terhambat karena pembebasan lahan itu pun sedikit. Jadi itu harus diperhitungkan juga oleh pusat," bebernya.

"Jika kebutuhan anggarannya ratusan triliun, di Lampung hanya membutuhkan Rp 50 triliun saja, misalnya. Sisanya kan bisa dibuat kebijakan lain yang melekat kepada rakyat. Ini kan untuk rakyat juga, ” kata dia.

Untuk itu, kata Herman, tim relawan DKI Lampung harus membahas secara detail. “Semuanya harus sepakat bersama, satu suara, termasuk parpol pegang peranan penting, sebab dibahas DPR,” ujar Herman.

Unjuk Rasa

Sementara di dalam ruangan berlangsung deklarasi, di luar gedung berlangsung unjuk rasa. Namun, ini bukan unjuk rasa menolak, melainkan mendukung Lampung menjadi ibu kota negara. Unjuk rasa dilakukan Gerakan Masyarakat Mahasiswa Lampung (GMML).

"Meminta Pemprov Lampung berperan aktif menjadikan Lampung sebagai ibu kota negara," kata korlap aksi Arfan.

Menurut Arfan, isu perpindahan ibu kota terus mereka pantau. Mereka berharap, wacana pemindahan ibu kota segera terealisasi.

“Bapenas harus berani membuat uji publik yang melibatkan semua pihak terkait agar pemilihan ibu kota negara dilakukan secara terbuka, rasional dan objektif. Sebab ibu kota negara adalah simbol dan martabat bangsa Indonesia,” kata dia.

Atas kondisi ini pengunjuk rasa mengajukan empat tuntutan. Pertama, pemda berperan aktif mendukung Lampung DKI, meminta pemerintah memberikan penjelasan kriteria menjadi ibukota, pemindahan ibukota menganut sistem modern ekologis dan smart, dan berharap Bappenas melakukan uji publik secara nasional.(beni yulianto/kiki adipratama)