Kasus Jembatan Way Tebu II, LBH: Pemkab Tanggamus Diduga Menyerobot Tanah Masyarakat

Kasus Jembatan Way Tebu II, LBH: Pemkab Tanggamus Diduga Menyerobot Tanah Masyarakat

Kasus Jembatan Way Tebu II, LBH: Pemkab Tanggamus Diduga Menyerobot Tanah Masyarakat
TRIBUN LAMPUNG/TRI YULIANTO
GANTI RUGI - Oprit jembatan Way Pring-Banjar Negeri yang dipermasalahkan pihak Syahroni sebab berdiri di atas tanahnya, dan PUPR Tanggamus dituduh belum ganti rugi untuk pembangunan itu. 

Kasus Jembatan Way Tebu II, LBH: Pemkab Tanggamus Diduga Menyerobot Tanah Masyarakat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyoroti kasus pembangunan Jembatan Way Tebu II di Kabupaten Tanggamus yang sedang bermasalah dan kasusnya ditangani Polda Lampung.

Menyikapi pemberitaan media massa atas masalah tersebut, LBH Bandar Lampung menyatakan Pemkab Tanggamus atau instansi terkait harus taat dan patuh pada aturan yang ada.

Untuk menggusur dan membangun harus terlebih dahulu dipastikan kondisi tanah sudah clear and clean.

Bantah Setop Proyek, Polres Tanggamus Pertahankan Kondusivitas Pembangunan Jembatan Way Tebu II

Polisi Dikabarkan Setop Proyek Jembatan Way Tebu II di Tanggamus, LBH: Pemkab Harus Taat Aturan

"Jika pembangunan  dilakukan dengan menggusur tanah tanah masyarakat tanpa adanya pembebasan sesuai dengan Undang-Undang, maka pemerintah Kabupaten Tanggamus telah diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyerobot tanah masyarakat," kata Kodri Ubaidillah SH, Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung dalam rilis yang diterima Tribun, Jumat (27/7/2019) malam.

Menurut Kodri, proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten harus melihat status tanahnya.

Apabila ada tanah masyarakat, maka harus dilakukan pembebasan terlebih dahulu dan baru dilakukan pembangunan proyek seperti yang telah direncanakan.

Pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012.

UU dan Peraturan Presiden tersebut mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, baik mengatur terkait pembebasan lahan bagi kepentingan umum dan lain sebagainya.

Dalam pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 UU No.2 Tahun 2012 bahwa; ayat (1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada LembagaPertanahan.

Halaman
12
Penulis: Andi Asmadi
Editor: Andi Asmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved