Tribun Bandar Lampung

Selama 2019 Ada 11 Pejabat Daerah Kena OTT KPK, Penyebab Sistem Administrasi dan Tata Kelola Buruk

Terjaringnya 11 pejabat daerah dari berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2019 disebabkan tata kelola dan sistem administrasi yang buruk.

Selama 2019 Ada 11 Pejabat Daerah Kena OTT KPK, Penyebab Sistem Administrasi dan Tata Kelola Buruk
TribunLampung/Kiki Adipratama
Gatot Darmasto, Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah saat memberikan paparan materi dalam Workshop SIMDA SAKIP Bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Lt III Balai Keratun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Jumat (9/8/2019). 

Laporan Reporter Tribunlampung Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG- Terjaringnya 11 pejabat daerah dari berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2019 disebabkan tata kelola dan sistem administrasi yang buruk.

Hal ini diungkapkan Gatot Darmasto Deputi, Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah saat memberikan paparan materi dalam Workshop SIMDA SAKIP Bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Lt III Balai Keratun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Jumat (9/8/2019).

Menurutnya, lemahnya sistem administrasi dalam tata kelola intansi pemerintahan yang menjadi faktor penyebab banyaknya pejabat terjaring oleh KPK.

Ia mengatakan, pada tahun 2019 yang belum genap ini, sudah banyak pejabat yang terjaring OTT oleh KPK.

"Tata kelola dan sistem yang buruk menyebabkan 11 pejabat terjaring OTT KPK di tahun 2019 saja," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada laporan keuangan 2018 dari 700 objek pemeriksaan, BPK telah berhasil menemukan sebanyak 9.808 permasalahan.

Kata dia, pencapaian tujuan organisasi pada pemerintah daerah dilalui melalui beberapa tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendalian.

Oleh karena itu pihaknya mensosialisasikan Sistem Informasi dan Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansti Pemerintah (SAKIP) untuk diterapkan.

Sebab, katanya Simda perencanaan (e-Planning) merupakan sistem yang sudah terintegrasi dengan Simda Keuangan (e-Budgeting).

Dengan sistem SIMDA ini ia berharap mampu membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkualitas serta dapat dikontrol oleh masyarakat.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Penulis: kiki adipratama
Editor: Teguh Prasetyo
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved