KPKAD: Kepengursan KONI Lampung 'Gemuk' Dinilai Tepat untuk Target PON 2020

Musyawarah Propinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (Musprov KONI) Provinsi Lampung yang dihelat 7 Agustus 2019 berjalan dengan mulus dan sukses.

KPKAD: Kepengursan KONI Lampung 'Gemuk' Dinilai Tepat untuk Target PON 2020
Istimewa
Gindha Ansori Wayka 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Musyawarah Propinsi Komite Olahraga Nasional Indonesia (Musprov KONI) Provinsi Lampung yang dihelat 7 Agustus 2019 berjalan dengan mulus dan sukses.

Dalam Musprov ini telah ditetapkan Ketua Umum (Ketum) KONI Lampung Terpilihnya adalah Dr. Ir. Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman, MBA.

Menuruut Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Gindha Ansori Wayka kepengurusn KONI yang terkesan gemuk, dinilai baik.

Mengingat target Olahraga Lampung Berjaya memang harus ditopang pengurus-pengurus yang mumpuni dan menguasai bidang kerjanya.

“KONI Lampung mematok target masuk 10 Besar, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua. Untuk mewujudkan itu Ketum KONI Lampung terpilih harus segera berbenah dari kepengurusan sampai kepada pembinaan atlet dan pelatih, sehingga target bisa tercapai,” kata Gindha melaui rilis kepada tribun Jumat, (16/8/2019).

Dikatakanya pernyataan Ketum KONI Lampung terpilih, yang siap mundur jika prestasi Lampung di PON 2020 di Papua tidak masuk 10 besar, adalah sikap yang harus dicermati jeli. Karena proses penyusunan kepengurusan KONI memang jauh berbeda dari kepengurusan KONI Lampung sebelum-sebelumnya.

Arinal Tegaskan Pemimpin KONI Lampung Harus Miliki Semangat dan Giat Bekerja

KPKAD Apresiasi Gubernur Tidak Jadi Ketua KONI Lampung

Ia mencontohkan Kepengurusan KONI Lampung periode 2019-2023 ini sudah meminimalisir pelanggaran terhadap sejumlah aturan diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 27/PUU-V/2007 terkait penolakan permohonan uji materi Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” tukasnya.

Kemudian lanjut dia, adanya ketua harian dalam KONI Lampung, salahstaunya karena aktifitas Ketua Umum yang begitu padat, maka Ketum KONI Lampung membentuk Ketua Harian yang nantinya bias mengambil alih jika kondisi mendesak, karena olahraga tidak boleh terkendala oleh seorang Ketum KONI.

“Kemudian dalam kepengursan KONI saat ini ada perubahan yang signifikan dari Kepengurusan yang sebelumnya dimana Pengurus KONI Lampung saat ini tidak diberi honor atau digaji setiap bulannya. Karena pengurus telah menyatakan tidak akan melakukan Tindak Pidana Korupsi di KONI Lampung sebagaimana fakta integritas yang telah ditandatangani masing-masing calon pengurus sebelum di terbitkan Surat Keputusan (SK),” tukasnya .

“Di Kepengurusan KONI Lampung saat ini tidak ada pengurus yang menjadi Anggota Legislatif, kalaupun ada sekarang maka periode ke depannya tidak lagi menjabat sebagai anggota Legislatif yakni Wakil Ketua Umum IV Hidir Ibrahim, sehingga saat SK nya diterbitkan yang bersangkutan tidak lagi sebagai Anggota Legislatif,” tandasnya.

Maka dengan itu kata dia, KPKAD melihat kepengurusan KONI Lampung saat ini sudah banyak sekali perkembangan dan perubahannya serta telah Nampak upaya meminimalisir pelanggaran hukum oleh Ketum KONI Lampung terpilih.

“Kita berharap pasca Musprov KONI Lampung tahun 2019 ini, kita bukan hanya memikirkan kepengurusan saja, akan tetapi bagaimana mewujudkan Lampung menduduki peringkat 10 besar PON 2020 di Papua. Karena ini tanggungjawab dipundak Ketum dan Pengurus KONI Lampung yang harus didukung, untuk Olahraga Lampung Berjaya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved