Sanksi Pidana di 3 Undang-undang Menanti Jika Sengaja Bakar Hutan dan Lahan

Tindakan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja bisa berakibat sanksi pidana. Sanksi ini terdapat setidaknya pada tiga undang-undang (UU).

Sanksi Pidana di 3 Undang-undang Menanti Jika Sengaja Bakar Hutan dan Lahan
Istimewa
ILUSTRASI - Titik panas atau hotspot 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Tindakan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja bisa berakibat sanksi pidana. Merujuk Kompas.com, Sanksi ini terdapat setidaknya di tiga undang-undang (UU).

Pertama, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 UU Kehutanan menyebut pelaku pembakaran hutan bias terjerat sanksi pidana penjara 15 tahun serta denda maksimal Rp 5 miliar.

Kemudian, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat 1 UU ini menyatakan seseorang yang sengaja membuka lahan melalui pembakaran lahan bisa terkena sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Terakhir, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pasal 108 UU ini berbunyi, seseorang yang sengaja membuka lahan melalui pembakaran lahan bisa terjerat sanksi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Polda Lampung telah memastikan siaga mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Termasuk potensi kebakaran di 22 titik panas berdasarkan pantauan foto citra satelit dari Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi ketika ada aktivitas pembukaan lahan.

"Ada dua langkah antisipasinya, yaitu soft approach dan hard approach. Ini sesuai instruksi Kapolri Jenderal Tito Karnavian," katanya, Sabtu (24/8/2019).

Ia memaparkan soft approach merupakan langkah pencegahan melalui sinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pamong setempat.

"Mulai dari RT, RW, tokoh pemuda, para pemangku kepentingan, melakukan pendekatan bahwa membuka lahan dengan cara membakar itu tidak baik," ujar Pandra.

Sementara hard approach, jelas Pandra, adalah langkah penindakan melalui penyidikan dugaan tindak pidana dalam aturan lingkungan hidup dan kehutanan.

Halaman
123
Penulis: kiki adipratama
Editor: yoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved