Pilkada Bandar Lampung

Biaya Calon di Pilkada Bandar Lampung Tembus Rp 50 Miliar

Kalau maju sebagai Wali Kota Bandar Lampung, kata Lesmono, berarti harus sosialisasi di sekitar 126 kelurahan dengan 20 kecamatan.

tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi. Biaya Calon di Pilkada Bandar Lampung Tembus Rp 50 Miliar. 

Selain survei, balon kepala daerah menyewa lembaga survei atau konsultan politik untuk merancang program pemenangan.

"Pertama dan kedua masuk pada program dan strategi pemenangan. Biayanya rata-rata Rp 2 miliar. Ketiga, terkait bagaimana merawat konstituen. Ini Rp 1 miliar. Maka totalnya sekitar Rp 5 miliar," beber Dian.

Setelah lembaga survei atau konsultan politik, Dian mengungkap balon kepala daerah kemudian akan memikirkan biaya menyewa perahu parpol.

Ini penting karena melalui parpol lah balon tersebut akan mendaftarkan diri untuk menjadi calon kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

Dian menjelaskan penghitungan biaya menyewa parpol biasanya melalui pengkalian harga dengan jumlah suara untuk memenangkan pilkada.

Sebagai contoh di Bandar Lampung, biaya untuk mendapatkan dukungan satu parpol bisa mencapai Rp 10 miliar.

"Misalnya di Bandar Lampung. Dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) 600-an ribu, maka untuk menang harus dapat suara setidaknya 200 ribu. Dengan harga 1 suara Rp 50 ribu saja, maka 200 ribu suara kali Rp 100 ribu, mencapai Rp 10 miliar. Itu baru 1 partai. Rata-rata harus dapat 2 partai supaya cukup kursi. Maka, total biayanya bisa Rp 20 miliar," terang Dian yang bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi pernah meneliti seputar pemilu di Lampung.

Berikutnya, masih ada biaya untuk tim sukses. Dian membagi tingkatan tim sukses mulai dari kelurahan/desa, kecamatan, hingga kota/kabupaten.

Frans Agung Ngaku Siap Dampingi Bunda Eva di Pilwakot Bandar Lampung 2020

Ia mengungkapkan biaya rata-rata untuk tim sukses bisa mencapai Rp 2 miliar.

Setelah resmi menjadi calon kepala daerah, Dian melanjutkan, calon akan mengeluarkan biaya untuk kampanye, honor saksi di TPS, terakhir adalah biaya "serangan fajar".

Dengan tipe pemilih yang masih senang dengan politik uang, Sindikasi mencatat "serangan fajar" berupa bagi-bagi uang menjelang hari H pilkada masih akan marak pada Pilkada 2020.

"Kalikan saja Rp 100 ribu dengan suara aman untuk menang di Bandar Lampung sekitar 200 ribu suara dengan DPT 600 ribuan. Maka jumlahnya bisa Rp 20 miliar," kata Dian. "Hasil penelitian menunjukkan 60 persen pemilih menerima uang dari calon," imbuhnya. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra/Romi Rinando/Beni Yulianto/Yoso Muliawan)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved