Anggota DPRD Gadai SK untuk Bayar Utang Saksi Pileg, Formappi: Dampak Politik Uang dan Gaya Hidup

Tidak hanya di Lampung, di DKI Jakarta pun, legislator melakukan hal serupa. Mereka ramai-ramai menggadaikan SK ke Bank untuk bayar hutang saksi.

Penulis: Beni Yulianto | Editor: Reny Fitriani
kompas.com
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)(KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI) 

"Sudah ada beberapa anggota Dewan yang mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini saat dihubungi, Rabu (18/9/2019).

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit karena gaji mereka dibayarkan melalui Bank DKI.

Politik Uang dan Gaya Hidup

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, fenomena menggadaikan surat keputusan penetapan anggota Dewan ke bank tidak terlepas dari politik uang dan gaya hidup mewah.

Fenomena itu juga terjadi di DPRD DKI Jakarta. Sejumlah anggota DPRD DKI langsung menggadaikan SK kepada Bank DKI tak lama setelah dilantik.

Menurut Lucius, anggota legislatif biasanya ingin membayar utang atas biaya yang dikeluarkan selama masa kampanye. Praktik politik uang membuat pengeluaran caleg membengkak.

"Pengeluaran terbanyak saya duga untuk aksi money politics. Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur. Nafsu yang besar untuk menang membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2019).

Alasan lain adalah tuntutan gaya hidup sebagai anggota Dewan. Menurut Lucius, mereka yang menjadikan gaya hidup sebagai prioritas utama biasanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan.

"Soal gaya hidup itu juga sangat penting. Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Menjadi pejabat, otomatis mesti dengan tampilan 'wah', maka perlu duit untuk mendandani diri," ujar Lucius.

Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini sebelumnya mengatakan, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meminjam uang ke Bank DKI. Pinjaman itu merupakan program kredit multiguna untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Herry.

Praktik menggadaikan SK anggota Dewan juga terjadi di banyak daerah. Mereka menggadaikan SK tak lama setelah dilantik.

Beragam alasan para wakil rakyat meminjam uang dengan menggadaikan SK.

Salah satunya, untuk menutupi utang yang dipinjam ketika masa kampanye. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul formappi-praktik-gadai-sk-anggota-dewan-dampak-politik-uang-dan-gaya dan anggota-dprd-dki-gadaikan-sk-untuk-biayai-konstituen-dan-bayar-utang

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved