Anggaran Pilwakot Metro Capai Rp 20 Miliar

Anggaran Pilwakot Metro Capai Rp 20 Miliar 

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro menyetujui anggaran pemilihan wali kota (Pilwakot) tahun 2020 sebesar Rp 20 miliar lebih.

Wali Kota Metro Achmad Pairin menjelaskan, dirinya sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU. Dengan perincian Rp 14 miliar lebih untuk KPU dan Rp 6,5 miliar untuk Bawaslu.

Wali Kota mengaku, anggaran untuk KPU dan Bawaslu akan dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama pencairan KPU pada anggaran perubahan sebesar Rp 500 juta sedangkan Bawaslu sekitar Rp 380 juta lebih.

• Pilwakot Metro 2020, Empat Tokoh Daftar Penjaringan PAN

"Sisanya pencairannya di APBD murni tahun 2020. Harapan kita, anggaran pilkada ini bisa digunakan secara efisien dan seefektif mungkin, tentunya dengan tidak mengurangi kualitas dari pemilu itu sendiri," jelasnya.

Adapun anggaran pemilu 2020 yang disetujui Pemkot Metro mengalami penurunan dari pengajuan KPU dan Bawaslu. KPU sebelumnya mengusulkan anggaran sebanyak Rp 21 miliar lebih.

Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Metro mengusulkan anggaran Rp 8,5 miliar. Ini berdasarkan hasil penyusunan anggaran intern. Dana tersebut digunakan untuk tahapan-tahapan pemilu.

"Itu mulai dari sosialisasi, pemutakhiran data pemilu, pencalonan, penetapan, kampanye, logistik, penghitungan dan pemungutan suara," beber Mujib, Ketua Bawaslu Metro.

Ia menambahkan, usulan anggaran tersebut dibagi dalam dua sub. Yakni sub bagian belanja pegawai dan belanja barang serta jasa. "Untuk belanja barang dan jasa ini sifatnya melakukan pengawasan seluruh tahapan pemilihan," terangnya beberapa waktu lalu.

Sepakati 245 TPS

Ketua KPU Kota Metro Sukatno mengatakan, jumlah dana yang disetujui memang menurun dari jumlah usulan sebelumnya. Pihaknya mengajukan dana sebelumnya belum mengacu pada standar dari Kemenkeu dan Kemendagri.

"Nah setelah keluar standar itu ternyata usulan yang pertama tidak sesuai. Dan ini proses pembahasannya cukup cepat, hanya dua kali pembahasan. Pertama di internal KPU dan kedua bersama Pak Wali. Dan Alhamdulillah pemerintah mengakomodir semuanya," katanya.

Sukatno menjelaskan, anggaran Rp 14 miliar lebih cukup untuk mengakomodir kebutuhan pemilu serentak 2020 mendatang. Sebab, usulan Rp 22 miliar yang diajukan sebelumnya KPU masih rancangan.

"Jadi salah satu contohnya pada saat usulan itu rancangan kita jumlah TPS di Metro sebanyak 250 TPS, sekarang kita sepakati 245 TPS. Makanya anggaran yang disetujui ini memang sudah mengakomodir semuanya," ucapnya.

Ia menambahkan, anggaran pemilu tersebut jika nanti selesai pelaksanaan pemilu masih tersisa, akan dikembalikan ke kas negara.(dra)