BREAKING NEWS - Selain Geledah Kantor Bupati Lampung Utara, Ada Dua Mobil Terparkir di Rumdis

Maka dari itu harus ada perubahan sistem dengan mencari betul-betul akar permasalahannya.

Misal, perlu dikaji dampak dari ongkos politik yang dikeluarkan seorang kepala daerah.

Ongkos yang besar, membuat setiap calon kepala daerah pada akhirnya berusaha mengembalikan uang tersebut saat mereka menjadi kepala daerah.

Di sisi lain, gaji kepala daerah cukup kecil.

Akibatnya, kepala daerah terdorong melakukan korupsi.

Karena itu, pembenahan perlu dilakukan mulai dari sistem rekrutmen kepala daerahnya.

"Sejauh ini UU Pilkada belum memberikan sanski tegas terkait money politics saat pelaksanaan pemilu. Sanksinya hanya sebatas hukuman administrasi dan tidak mengarah hukum pidana. Harusnya, ada sanksi tegas," ujar dia.

Selain itu, perlu juga ada perubahan sistem dalam pemerintahan dalam penganggaran dan pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan kejahatan yang berbentuk KKN.

Wabup Ambil Alih

Pasca tertangkapnya Agung Ilmu Mangkunegara, maka roda pemerintahan selanjutnya dipimpin Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo.

Budi telah menerima surat dari Gubernur Lampung terkait penunjukannya menjadi pelaksana tugas bupati.

“Iya benar ada surat itu," ujarnya, kemarin.

Pelaksanaan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan merujuk UU No 9 Tahun 2015 pasal 65 ayat 3 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menetapkan kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.

“Saya siap melaksanakan tugas. Karena itu amanat undang-undang,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Budi mengatakan, dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, camat, dan lurah.

• Bupati Agung Kena OTT KPK, Warga Potong Kambing

Budi juga meminta kepada semua aparatur sipil negara melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Saya harap pelayanan kepada rakyat jangan berhenti,” kata dia.  (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)