Keluarkan Edaran, Gubernur Arinal Djunaidi Larang Kada se-Lampung Tinggalkan Daerah, Ini Alasannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Sehubungan dengan agenda pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin pada Minggu, 20 Oktober 2019, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerbitkan surat edaran (SE).

SE tersebut berisi tentang perintah kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung untuk tidak meninggalkan tempat tugas alias dilarang pergi keluar kota.

SE dengan Nomor 045.2/2905/01/2019 tentang Tidak Meninggalkan Tempat Tugas itu ditujukan kepada seluruh kepala daerah se-Lampung dan ditandatangani langsung oleh Arinal Djunaidi.

Plt Kabiro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Setprov Lampung, Hargo Prasetia Widi mengatakan, berdasarkan SE tersebut, kepala daerah, wali kota dan bupati, tidak diperkenankan meninggalkan tempat tugasnya, guna terwujudnya keamanan dan kertertiban masyarakat di daerah agar kondusif.

• Download Film Habibie dan Ainun dalam Download Film Indonesia, Video Streaming Habibie dan Ainun

• Download Film Religi Indonesia di Download Film Indonesia Terpopuler, Video Film Religi Indonesia

• Download Film Ayat-Ayat Cinta, di Download Film Indonesia Terpopuler dan Video Ayat-Ayat Cinta

"Wali kota dan bupati tidak meninggalkan daerah kerjanya terhitung mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2019, " ujar Hargo, Kamis, 17 Oktober 2019.

Menurut Hargo, SE tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam, Menteri Dalam Negeri, Kapolda Lampung dan Danrem 043/Gatam di Bandar Lampung.

"Dengan tujuan menjaga situasi yang kondusif di daerahnya, untuk itu meminta saudara semua dapat melaksanakan koordinasi dengan forkopimda guna pemantauan kamtibmas dan melaporkan perkembangan kepada Gubernur Lampung," jelas Hargo, mengutip isi SE tersebut.

Pelantikan Presiden

Jelang pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin  TNI-Polri melakukan apel gelar pasukan Kamis (17/10/2019). 

Apel gelar pasukan dipimpin langsung Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadi didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, dan sejumlah petinggi TNI-Polri.

• Ada Upaya Bom Bunuh Diri Saat Pelantikan Jokowi-Maruf, Pengantinnya Sudah Disiapkan

• Jam Pelantikan Jokowi-Maruf Diundur, Ini Alasannya

• 7 Politikus Gerindra Digadang Jadi Menteri Jokowi, Ada Prabowo hingga Fadli Zon

Hadi menuturkan, gelar pasukan dilakukan untuk memeriksa kesiapan anggota TNI-Polri hingga alat untuk pengamanan pelantikan pada 20 Oktober 2019.

"Apel gelar pasukan hari ini, dilakukan untuk memeriksa kesiapan akhir seluruh satuan, personel, alat perlengkapan, dan alutsista yang akan digunakan," ujar Hadi di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Ia pun berpesan agar jajarannya memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Hadi juga meminta agar komandan satuan memastikan anggotanya memahami apa yang menjadi tugasnya.

Kemudian, ia meminta para anggota yang bertugas mengolah informasi intelijen dengan cermat. Sebab, menurut dia, kegagalan memahami informasi akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dan dapat membahayakan pelaksanaan tugas.

"Cermati setiap informasi yang masuk dan olah informasi tersebut dengan cermat, agar kita tidak melewatkan informasi intelijen sekecil apa pun," ucapnya. Dalam rangka pengamanan pelantikan, terdapat 30.000 personel yang disiagakan.

Pengamanan very-very important person (VVIP)

Dalam pengamanan ini selain Presiden dan Wapres yang akan menjadi titik pengamanan pengamanan very-very important person (VVIP), diantaranya keluarga presiden-wapres, kepala negara yang diundang, kepala pemerintahan yang diundang, tamu dari luar negeri, dan utusan khusus.

Polisi Kawal Tamu Negara Secara Khusus 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya memberi pengawalan khusus kepada tamu negara dari negara asing baik duta besar negara sahabat dan pimpinan negara sahabat, yang akan hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, di Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kita akan mengamankan kepada tamu negara asing maupun pimpinan negara asing yanfg ada di Jakarta. Kemudian kita kawal dari tempat awal mereka sampai ke lokasi pelantikan di Gedung DPR," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (15/10/2019).

Argo menjelaskan sebanyak 31.000 personel gabungan dari TNI-Polri disiagakan dalam mengamankan jalannya acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini..

Menurutnya sebanyak 31.000 personel gabungan TNI- Polri itu ditempatkan dalam tiga ring pengamanan.

"Kita sudah siapkan sekitar 31.000 personel gabungan TNI-Polri. Ke 31 Ribu personel tersebut kita tempatkan atau kita bagi dalam 3 ring," kata Argo.

Ring pertama kata Argo yakni di lokasi pelaksanaan pelantikan di dalam gedung DPR. "Di sana ada kewenangan juga dari Paspampres yang mengamankan di ring pertama," kata Argo.

Lalu ring kedua di kawasan gedung DPR, juga ditempatkan personel TNi dan Polri. "Kemudian ring ketiga yakni di sekitar kawasan gedung DPR juga ada personel TNI dan Polri mengamankan di sana," kata Argo.

Untuk rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR, kata Argo akan diterapkan situasional.

"Tapi sudah direncanakan oleh Ditlantas Polda Metro seperti apa rekayasanya. Nanti kita akan melihat situasi di lapangan seperti apa," kata Argo.

Menurut Argo ketatnya pengamanan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini, untuk menjaga harkat dan martabat negara.

"Karena acara ini diliput media asing dan juga dihadiri oleh pimpinan negara-negara sahabat atau pemimpin negara asing yang juga hadir berkenaan dengan pelantikan tersebut. Jadi lancarnya acara ini demi menjaga harkat dan martabat kita," kata Argo.

Argo mengatakan diharapkan acara pelantikan ini bsa berjalan baik dan lancar sehingga dunia internasional bisa melihat demokrasi indonesia yang bagus.

"Sehingga dengan begitu nanti bisa banyak investor yg masuk ke indonesia untuk menanamkan modal. Dimana itu semua untuk kemakmuran daripada masyarakat Indonesia," katanya.

Sementara itu, tempat yang menjadi fokus pengamanan adalah Gedung DPR/MPR sebagai tempat dilaksanakannya pelantikan, Istana Kepresidenan, serta kawasan Glodok dan Jembatan Tiga.

Jelang pelantikan  Pimpinan MPR RI menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019), sekitar pukul 08.00 WIB.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama delapan Wakil Ketua MPR lainnya menemui Wapres Kalla untuk memperbincangkan sejumlah hal sembari menyantap sarapan.

Pengamatan Kompas.com, pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Bambang mengatakan kedatangannya bersama Pimpinan MPR ke rumah dinas Wakil Presiden untuk mengundang Kalla menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami atas nama pimpinan MPR mengharapkan kehadiran Pak JK (Jusuf Kalla) sekaligus menyerahkan undangan formal kepada Wakil Presiden RI," kata Bambang usai pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden.

Kalla pun menyatakan kesediannya datang ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf. "Ya pertama saya menyampaikan terima kasih atas undangan daripada MPR untuk menghadiri acara ini. Acara ini bagi saya penting karena di samping menyaksikan pelantikan presiden baru saya juga tentu mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan MPR dan DPR selama lima tahun terakhir," ujar Kalla.

"Dan ini sangat penting karena itu Insya Allah kami hadir dalam acara ini dan memang kewajiban saya karena menyaksikan pengganti saya," lanjut dia.

Selain menyerahkan undangan pelantikan, pimpinan MPR juga mendiskusikan rencana amandemen UUD 1945 dengan Kalla. Dalam perbincangan tersebut, mereka sepakat saat ini tak boleh ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR pada era Orde Baru.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama). 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TNI-Polri Gelar Pasukan Terkait Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres",

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR Temui Wapres, Bahas Pelantikan hingga Amendemen UUD 1945"

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Polisi Kawal Tamu Negara Secara Khusus Saat Pelantikan Presiden Terpilih, 31.000 Personel Dikerahkan,