Tribun Lampung Tengah

Pilkakam di Lampung Tengah Tak Boleh 'Pakai' Uang, Ini Penjelasan Dinas PMK Lamteng

Pilkakam di Lampung Tengah Tak Boleh 'Pakai' Uang, Ini Penjelasan Dinas PMK Lamteng.

Pilkakam di Lampung Tengah Tak Boleh 'Pakai' Uang, Ini Penjelasan Dinas PMK Lamteng
Tribunlampung.co.id/Syamsir Alam
Ilustrasi Pilkakam di Lampung Tengah. Pilkakam di Lampung Tengah Tak Boleh 'Pakai' Uang, Ini Penjelasan Dinas PMK Lamteng. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNGSUGIH - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Lampung Tengah, sebut pembagian uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung (Pilkakam) menyalahi aturan.

Kepala Dinas PMK Lamteng, Firdaus Rokain, Kamis (24/10/2019) mengungkapkan, larangan terkait membagikan uang atau materi lainnya, tertulis dalam Perbup Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.

Menurut Firdaus Rokain, dalam Pasal 31 huruf J, disebutkan bahwa seluruh calon Kakam dilarang memberikan uang atau materi dalam kampanye.

”Dalam masa seperti sekarang ini pun, kami sudah imbau calon kepala kampung untuk tidak menggunakan uang (Money Politic), karena itu melanggar aturan, tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk barang," kata Firdaus Rokain, Kamis, 24 Oktober 2019.

Kronologi Anak Bacok Ayah di Pringsewu Diungkap Tetangga yang Tunggui Anaknya Pulang Mengaji

Apabila nantinya ada laporan masyarakat terkait praktik Money Politic, Firdaus menegaskan, dirinya akan meminta camat selaku tim fasilitasi tingkat kecamatan dan panitia tingkat kampung agar memberikan teguran tertulis kepada seluruh kontestan.

Setelah itu, lanjut Firdaus, pihaknya akan menunggu laporan hasil terkait pembuktian di lapangan untuk menentukan langkah selanjutnya bagi para calon yang terbukti menggunakan praktik Money Politic.

”Karena dalam penyelesaian persoalan di Pilkakam itu berjenjang, kalau bisa diselesaikan di tingkat kampung yang lebih bagus," kata Firdaus.

Heboh, Warga Jatiagung Temukan Mayat Anonim Berjenis Kelamin Perempuan, Begini Kondisinya

"Jika di tingkat kampung tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka persoalan tersebut akan diserahkan kepada pantia kecamatan, lalu kemudian ke tingkat kabupaten," jelas Firdaus.

Salah seorang warga yang enggan disebut namanya, meminta polisi untuk menindak dan merespon laporan masyarakat, hal itu guna menciptakan situasi yang kondusif.

"Kami (melapor) tidak karena memihak ke salah satu calon, tapi lebih karena supaya jalannya Pilkakam ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar datang dari rakyat dan juga proses demokrasi yang santun," ujarnya.(tribunlampung.co.id/syamsir alam)

Penulis: syamsiralam
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved