Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo Hadiri Peringatan Darma Karyadhika ke-74

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Darma Karyadhika ke-74 Tahun 2019 Kabupaten Lampung Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi, di Rutan Kelas IIB Kotabumi. Rabu (30/10/2010).

Hadir Plt Bupati Lampung Utara Budi Utomo selaku Inspektur Upacara, Kepala Lapas Kelas IIA Kabupaten Lampung Utara, Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Lampung Utara, Kepala Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi.

Kepala Rubasan Kabupaten Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Komandan Kodim 0412 Lampung Utara, Kajari Lampung Utara.

Kepala Pengadilan Negeri Lampung Utara, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Penandatangan Deklarasi dan Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Kepala Rupbasan Kelas II Kotabumi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi, Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara, Komandan Kodim 0412 Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi serta Plt. Bupati Lampung Utara.

Dalam amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Reblik Indonesia, Plt Bupati Lampung Utara menyampaikan Upacara Darma Karyadhika ke-74 Tahun 2019 ini mengambil Tema “Transformasi Meraih Kinerja Pasti”.

Memiliki makna adanya perubahan rupa baik bentuk, sifat, dan cara bekerja di Kementerian Hukum dan HAM untuk meraih kinerja yang PASTI.

Di tahun 2019 ini Kementerian Hukum dan HAM benar-benar ingin memastikan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja, dengan telah bertransformasi dan budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital.

Birokrasi digital sekarang bukan hal yang asing, dibeberapa kesempatan dan tulisan saya, seringkali menyinggung tentang birokrasi digital.

Birokrasi digital ini lahir dari suatu perubahan kondisi di dunia yaitu disruption era yang diyakini telah mempengaruhi berbagai relasi bangsa dalam memenangkan persaingan global, sistem negara, dan sumber daya menuju ke suatu sistem yang saling terkait.

Dalam era disruption, kemunculan fenomena Internet of things menjadi keniscayaan.

Fenomena ini harus disikapi dengan cepat melalui akselerasi reformasi birokrasi substansial yang tidak hanya prosedural semata.

Bahkan dalam sambutannya Presiden sering mengingatkan bahwa ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.

Kecepatan, akurasi dan kecermatan menjadi dasar dalam pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi di negeri ini.