Road to Bandar Lampung 2020
VIDEO Jika Jadi Wali Kota, Yusuf Kohar Akan Berdayakan Wakilnya
Harian Tribun Lampung menggelar acara diskusi Road to Bandar Lampung 2020.
Penulis: ikhsan dwi nur satrio | Editor: Daniel Tri Hardanto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harian Tribun Lampung menggelar acara diskusi Road to Bandar Lampung 2020.
Diskusi digelar di Ballroom Hotel Aston, Bandar Lampung, Rabu (30/10/2019).
Yusuf Kohar, bakal calon wali kota yang kini menjabat wakil wali kota Bandar Lampung, mendapatkan kesempatan pertama memaparkan visi dan misinya.
“Saya ambil tagline bersih dari fee proyek, bersih dari jual beli jabatan,” kata Kohar saat membuka pemaparannya.
"Lalu, istri tidak ikut ngatur pemerintahan. Dan yang paling penting juga, wakil (wali kota) diberdayakan,” tambahnya disambut tepuk tangan peserta diskusi yang didominasi mahasiswa.
Menurut Kohar, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika wali kota dan wakil wali kota tidak bekerja sama.
“Kalau tidak diberdayakan, itu pemerintahan tidak akan kapabel. Apa yang ditetapkan berjalan. Visi saya yaitu melakukan perubahan, memantapkan, menyempurnakan Kota Bandar Lampung menjadi kota perdagangan, jasa, pariwisata,” ungkapnya.
• Jenderal Ike Edwin: Gaji Wali Kota Rp 1,5 Miliar Setahun, Makanya Jangan Keluar Duit Rp 20 Miliar
• Singgung Pariwisata, Rycko Sebut Telukbetung Jadi Destinasi Sampah
Untuk itu, Kohar menegaskan dua hal yang akan dilakukan dalam birokrasi jika ia menjadi wali kota.
Alah satunya birokrasi yang bersih dan bebas KKN.
“Jadi tolak fee proyek, tolak jual beli jabatan. Dua ini harus dijalankan. Makanya kita harus bersih," tutur Kohar.
"Baru kedua pintar. Supaya tujuan kita fokus pada pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Wakil ketua DPD Partai Demokrat Lampung ini menegaskan, pendidikan tak boleh hanya gratis dengan mengabaikan kualitas.
“Makanya sekolah itu bukan gratisnya saja. Gratis itu sudah dari pusat. Dana BOS sudah ada," kata Kohar.
"Sekolah kita lihat SD, SMP. Kasian SD kita sudah merdeka berapa tahun. Tetapi kondisinya? Kalau sekolah bersih, rapi, pasti disiplin dan bagus."
"Gurunya harus angkat minimal honda (honorer daerah). Jangan seperti sekarang TKS, gajinya di bawah Rp 600 ribu. Kenapa tidak jadi honor daerah. Kenapa honda dikasih Pol PP, dinas lain saja? Guru lebih penting,” paparnya.
Jika guru berstatus honorer daerah, bukan tenaga kerja sukarela, maka guru bisa mendapatkan kesejahteraan lebih dengan mendapatkan sertifikasi.
“Kalau honda bisa urus sertifikasi, urus lain. Pemimpin harus berani, bukan hanya gratisnya dijual,” imbuhnya. (Tribunlampung.co.id/Beni Yulianto)
Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio
