Tribun Lampung Utara

Sudah Sistem Online, Disnakertrans Lampung Utara Terbitkan 3.783 Kartu Kuning

Sekretaris Disnakertrans Lampura Imam Hanafi mengatakan, proses pembuatan kartu kuning saat ini sudah dilakukan melalui sistem online.

Sudah Sistem Online, Disnakertrans Lampung Utara Terbitkan 3.783 Kartu Kuning
Tribun Lampung/Anung
Pencari kerja sedang mengurus kartu kuning di kantor Disnakertrans Lampura, Jumat (1/11/2019). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Angka pencari kerja di Kabupaten Lampung Utara cukup tinggi.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Utara, jumlah kartu pencari kerja atau kartu kuning yang dikeluarkan hingga Oktober 2019 mencapai 3.783 lembar.

Jumlah tersebut terdiri dari 1.953 laki-laki dan 1.830 perempuan

Sekretaris Disnakertrans Lampura Imam Hanafi mengatakan, proses pembuatan kartu kuning saat ini sudah dilakukan melalui sistem online.

Artinya, secara otomatis data pemohon langsung terintegritas dengan website milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Dia menegaskan, dalam pengurusan tersebut, para pemohon tidak dikenai biaya apa pun alias gratis.

”Tidak butuh waktu lama, kurang lebih 10 menit selesai. Jika di lapangan masih ditemukan adanya oknum yang menarik pungutan, sudah pasti akan kami sanksi,” kata Imam, Minggu (3/11/2019).

Pemohon Kartu Kuning di Disnaker Bandar Lampung Melonjak Seusai Libur Lebaran

Pertengahan Juni Disnakertrans Terbitkan 25 Kartu Pencari Kerja

Lebih lanjut Imam mengatakan, hingga Oktober 2019 pihaknya mencatat ada sebanyak 575 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencoba mengadu peruntungan di lima negara, yakni Brunei Darussalam, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan.

Terdiri dari 461 wanita dan 114 laki-laki.

"Untuk saat ini ada 288 TKI yang sudah registrasi dan 287 TKI yang sudah selesai kontraknya,” imbuh dia.

Anggota DPRD Lampung Utara Rachmat Hartono mengimbau pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

“Seharusnya kalau bisa ada bursa kerja yang diadakan Pemkab Lampung Utara setiap tiga atau enam bulan sekali,” katanya.

Selain itu, Pemkab Lampung Utara diminta memaksimalkan potensi desa yang ada, sehingga masyarakat tidak lebih memilih bekerja di luar daerah.

“Saya harap digalakkan pemberdayaan ekonomi pedesaan, jadi masyarakat dapat meningkat taraf hidupnya,” jelasnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi) 

Penulis: anung bayuardi
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved