Tribun Metro

Program dalam RAPBD 2020 Kota Metro Dianggap Copy Paste Anggaran Sebelumnya

Program dalam RAPBD 2020 Kota Metro Dianggap Copy Paste Anggaran Sebelumnya

Program dalam RAPBD 2020 Kota Metro Dianggap Copy Paste Anggaran Sebelumnya
TRIBUN LAMPUNG/INDRA SIMANJUNTAK
PANDANGAN FRAKSI - Anggota Fraksi Demokrat Basuki Rahmat saat penyampaian pandangan umum fraksi terkait APBD 2020 dalam paripurna DPRD Metro, Kamis (21/11). 

Program dalam RAPBD 2020 Kota Metro Dianggap Copy Paste Anggaran Sebelumnya

Laporan Reporter Tribun Lampung Indra Simanjuntak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Fraksi Nasdem DPRD Kota Metro menilai Rancangan APBD 2020 masih copy paste dari anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Kami melihat program-program dalam APBD 2020 merupakan copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. Kita minta wali kota harus lebih jeli menata program demi kepentingan masyarakat," ujar Ketua Fraksi Nasdem Abdulhak saat memyampaikan pandangan fraksi-fraksi atas RAPBD 2020, Kamis (21/11).

Nasdem meminta, Pemkot meningkatkan sisi pendapatan, dari pajak dan retribusi. Karena banyak potensi di antaranya parkir, rumah makan, dan PBB. Selanjutnya penerimaan DAK harus jadi perhatian.

"Tahun 2019 Rp 164 miliar menurun menjadi Rp 137 miliar tahun 2020. Karena penyerapan tidak sesuai mekanisme sesuai pemerintah pusat. Ini yang harus jadi perhatian. Sisi belanja cukup baik meski ada beban untuk Pilkada," imbuhnya.

DPRD Metro Minta RSUD Ahmad Yani Tingkatkan Mutu Layanan, Direktur RSUD: Kami Konsultasi Dulu

Basuki Rahmat dari Fraksi Demokrat menilai, Pemkot masih belum fokus terhadap pengembangan pariwisata keluarga. Pun demikian alokasi anggaran belum inovatif seperti belum menyediakan anggaran antisipasi.

"Contoh anggaran antisipasi untuk membludaknya sampah akibat tidak adanya penampungan di tingkat kelurahan yang memadai. Serta masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan," bebernya.

Adapun Wasis Riyadi dari Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan aspek kemampuan masyarakat. Serta mengatur pola belanja yang proporsional dalam APBD 2020.

Sementara, Fraksi Demokrat menilai pemerintah belum serius mewujudkan visi misi sebagai kota pendidikan. Dimana alokasi untuk Tahun 2020 dari sektor tersebut hanya 20,01 persen dari jumlah anggaran.

"Ini lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain yang tidak memiliki visi pendidikan. Padahal berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019, daerah diwajibkan menganggarkan sektor pendidikan minimal 20 persen," ujar Basuki Rahmat dari Fraksi Demokrat.

DPRD Metro Minta Pembangunan Objek Wisata Capit Urang Libatkan Warga

Sementara Iin Dwi Astuti dari Fraksi Golkar berharap adanya peningkatan dan pembangunan pada sektor pendidikan yang berwawasan pada lingkungan. Serta meninjau ulang maupun mengevaluasi guru bersertifikasi di Kota Metro.

Wali Kota Achmad Pairin sebelumnya menjelaskan, sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019, program pendidikan diplot sebesar 20,01 persen dari alokasi anggaran. Sedangkan sektor kesehatan sebesar 27,94 persen, infrastruktur 20,05 persen.

Sementara untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,009 Triliun. Terdiri dari belanja langsung Rp 603,74 Miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 405,78 Miliar. Dengan persentase 59,8 persen dan 40,2 persen.

Ditambahkannya, penyusunan Rancangan APBD 2020 berpedoman pada dokumen perencanaan RKPD dan KUA PPAS.(dra)

Penulis: Indra Simanjuntak
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved