KPK Besok Periksa Wagub Lampung Nunik Terkait Kasus Suap Kementerian PUPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik.

Penulis: hanif mustafa | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribunnews.com
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik seusai diperiksa KPK, Kamis (4/7/2019). Nunik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim alias Nunik.

Nunik diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Nunik dijadwalkan diperiksa pada Selasa (26/11/2019) besok.

"Besok akan dijadwalkan ulang pemeriksaan untuk Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim sebagai saksi untuk HA (Hong Arta John Alfred, direktur dan komisaris PT Sharleen Raya JECO Group) dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian PUPR," ungkap Febri, Senin (25/11/2019).

Febri berharap Nunik dapat memenuhi panggilan tersebut.

"Kami ingatkan agar saksi memenuhi panggilan penyidik sebagai kewajiban hukum dan memberikan keterangan secara benar," tandas Febri.

Wagub Lampung Nunik Dicecar KPK Terkait Mahar Politik Pencalonan Mustafa sebagai Cagub

Wagub Lampung Nunik Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap di Pemkab Lamteng

Sebelumnya Nunik dijadwalkan menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, Rabu (20/11/2019).

Namun, pemeriksaan tersebut urung dilaksanakan.

Belum diketahui apa yang akan didalami dari orang nomor dua di Lampung ini.

Dalam perkara ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak.

Hong merupakan tersangka ke-12 dalam kasus ini.

Sebelas tersangka lainnya, antara lain, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM).

Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

Ada juga lima anggota Komisi V DPR RI, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana Adia.

Selanjutnya Bupati Halmahera Timur periode 2016-2021 Rudi Erawan.

Suap Bupati Mustafa Rp 12,5 Miliar, Simon Susilo dan Budi Winarto Dituntut 2,5 Tahun Penjara

(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved