PKS Sesalkan Sikap Lembek Menhan Prabowo ke China
Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menyayangkan sikap Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.
Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek, meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.
• China Berulah di Indonesia, Menhan Prabowo Langsung Bereaksi
• Jubir Menhan Prabowo Dahnil Anzar Sampaikan Kabar Duka
• Prabowo Angkat 5 Jenderal Purn TNI Jadi Asisten Khusus, Ada Komandan Tim Mawar Kopassus
Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.
Kholid mengapresiasi respon tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.
Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum Internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya sembari berlalu yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
