Terungkap di Sidang, Bupati Nonaktif Lampung Utara Minta Dibelikan Mobil Harga Rp 1,5 Miliar!

Hal ini terungkap saat persidangan suap fee proyek Lampung Utara dengan terdakwa Candra Safari di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 6 Januari 2020.

Sebelum saksi mengatakan bahwa Lampung Utara mengalami kekacauan dalam anggaran, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho menanyakan kepada saksi Bendahara Dinas PUPR Enda Mukti atas ketertundaan pencairan dana paket proyek 2017 dan 2018.

"Bahwa ada pencairann yang tertunda 2017 dan 2018, termasuk Pak Candra, maka saya melakukan pengajuan pencairan," kata Enda Mukti.

Disinggung kenapa tertunda, oleh JPU, Enda tak mengetahui alasan pastinya.

"Saya gak tahu bagaimana proyek 2017 tidak bisa dibayarkan sampai 2019, karena pencairan ada di BPKAD," kata Enda.

"Memang bisa proyek lama dibayar sekarang?" tanya JPU menyela.

"Harusnya berkenaan pembayarannya, tapi dalam berkas itu sebagaimana ditulis, sebagai utang pihak ketiga," jelas Enda.

JPU Taufiq pun beralih kepada saksi Kepala BPKAD Lampung Utara Desyadi menanyakan permasalahan paket proyek tak bisa dibayarkan pada tahun 2017 dan 2018.

"Dalam APBD dua kali timpang, terhadap itu maka secara otomatis ada kegiatan 2017 tertunda pembayaran, kegiatan yang tertunda sesuai dengan Permen, pemerintah memiliki tugas untuk menganggarkan di APBD selanjutnya, untuk itu sesuai dengan Perda itu diakui sebagai utang," kata Desyadi secara diplomatis.

"Bupati mengetahui ada masalah keuangan?" tanya Taufiq pelan.

"Tahu, ada penerimaan uang di daerah, tapi memang belum masuk, tapi kami prediksi dari pertengahan (tahun anggaran) ada masuk," kilah Desyadi.

Namun Desyadi mengaku, permasalahan keuangan ini sempat disampaikan ke Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.

"Bahkan sampai ada demo di PUPR, tapi ini (Bupati) masih saja membuat pelelangan, dan saya sampai minta, dibayarkan dulu diberikutnya dan dibatalkan dulu paket proyek yang baru," tutur Desyadi.

"Responnya?" sahut Taufiq.

"Agak marah, katanya, kalau dibatalkan marah orang-orang (rekanan) ini," timpal Desyadi cepat.

Desyadi pun melanjutkan, akibat pemaksaan lelang proyek dan kas tidak cukup, maka paket proyek anggaran 2017 baru terbayarkan Rp 105 miliar di tahun 2018.