Tribun Lampung Barat

DPRD Lambar Sebut Pemangkasan PBI BPJS Kesehatan di Lampung Barat Sangat Meresahkan

"Seharusnya jika mau ambil kebijakan diajak bareng, karena pengesahan anggaran itu lewat kami!" ujar Nopiadi, Anggota Komisi 3 DPRD Lambar.

DPRD Lambar Sebut Pemangkasan PBI BPJS Kesehatan di Lampung Barat Sangat Meresahkan
grafis tribunlampung.co.id/dodi kurniawan
Ilustrasi - DPRD Lambar Sebut Pemangkasan PBI BPJS Kesehatan di Lampung Barat Sangat Meresahkan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sesalkan kebijakan pemkab Lambar lakukan pemangkasan terhadap penerima PBI BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi 3 DPRD Lambar, Nopiadi mengatakan, pemangkasan PBI luar biasa meresahkan.

"Seharusnya jika mau ambil kebijakan (DPRD) diajak bareng, karena pengesahan anggaran itu lewat kami!" ujar Nopiadi kepada Tribunlampung.co.id, Senin (06/01/2020).

Nopiadi menjelaskan, tidak ditambahnya kuota penerima PBI karena awalnya mempertimbangkan defisit anggaran.

"Pada saat pembahasan APBD, kenapa kita tidak ngotot penambahan kuota karena kita dalam kondisi defisit anggaran, karena waktu itu ada jaminan selama tujuh bulan akan aman," jelasnya.

12.137 Penerima PBI di Lampung Barat Dipangkas, Pemkab Janji Carikan Solusi Terbaik

Pemkab Siapkan Rp 18 Milyar Bagi PBI BPJS di Lampung Utara

Terungkap di Sidang, Mantan Muli Lampung Utara Ini Beli Pil Penenang Cuma 5 Butir, Lihat Harganya

Jadwal Kapal Eksekutif Januari 2020 serta Cara Beli Tiket di Bakauheni Pakai e-Money

"Akan aman ketika per Januari BPJS itu naik, kalo sudah positif naik baru kita bicarakan lagi bagaimana solusinya, ini kan tidak, langsung buat kebijakan pemangkasan dan kita tidak dilibatkan, yang jelas komisi 3 DPRD Lambar sama sekali tidak dilibatkan," lanjut dia.

Dikatakannya, kebijakan tersebut merupakan suatu keputusan dengan management sepihak.

"Pola ini sangat fatal dan sungguh tidak bagus sebenarnya, pola management pemangkasan yang sepihak, dalam arti kata tidak dirembukkan dulu bersama wakil rakyat," ungkap Nopiadi.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Lampung Barat, Riadi mengatakan, masih menunggu toleransi hingga 31 Januari 2020.

"Kita masih menunggu keputusan final, hingga 31 Januari ini, apakah ada perubahan sikap atau kebijakan dari pemkab setempat," ucap Riadi.

Halaman
1234
Penulis: Ade Irawan
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved