Breaking News:

Kemendagri Turun Tangan Selesaikan Polemik Pajak Parkir RSUAM

Kemendagri akan turun tangan untuk menyelesaikan polemik pajak parkir di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM).

Tribun Lampung/Kiki
Direktur Utama RSUAM Heri Djoko Subandrio buka suara soal pajak parkir seusai mengikuti rapat di kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/1/2020). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan turun tangan untuk menyelesaikan polemik pajak parkir di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUAM).

Direktur Utama RSUAM Heri Djoko Subandrio mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hasilnya, Dirjen Perimbangan Kemendagri akan mengajak semua pihak untuk melakukan mediasi.

"Ya kan kita kemarin sudah konsultasi ke Depdagri soal parkir. Dirjen Perimbangan akan memanggil yang bermasalah, mulai pemkot dan kami untuk mendengarkan pendapatnya untuk mendapatkan keputusan final," ungkap Heri seusai rapat tindak lanjut pajak parkir di kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/1/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan, kemarin surat juga sudah disampaikan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Polemik Pajak Parkir RSUAM, Yanwardi Sebut Pemprov Gagal Paham

Ditempel Stiker Tunggak Pajak Parkir, RSUAM Merasa Dipermalukan

BREAKING NEWS Geger Penemuan Mayat Laki-laki di Selokan Depan Kantor Kejari yang Baru

BREAKING NEWS Tanggul Way Katibung Jebol, Ratusan Hektare Sawah Berubah Jadi Danau

"Kalau masalah sengketanya ke Depdagri, karena suratnya ditembuskan ke Depdagri dan sudah ada kesepakatan mengundang yang bersengketa di bulan ini," terang dia.

Sementara itu, Karo Hukum Provinsi Lampung Zulfikar menegaskan, sampai saat ini belum ada yang berhak mengklaim sengketa pajak parkir RSUAM.

Karena dalam rapat telah disepakati bahwa penyelesaian sengketa pemkot dan pemprov melalui Kemendagri yang ditangani oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

"Sampai saat ini masih belum ada keputusan. Nanti pada tanggal 23 Januari kita akan mediasi di Kemendagri bersama dengan pihak kotanya. Nanti semua lini itu akan diundang. Setelah diputuskan, itulah yang berlaku," tegas Zulfikar.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved