838 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Lampung Ikuti Uji Kompetensi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Ratusan pejabat eselon III dan IV lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti uji kompetensi di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Kamis (9/1/2020).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan uji kompetensi tersebut untuk menjamin integritas, objektifitas, dan kualitas dalam proses pergantian jabatan.

"Birokrasi untuk meningkatkna efektifitas pemerintahan guna mewujudkan integrasi yang profesional bebas politik praktis dan bersih dari tindak KKN," ujar Arinal.

Arinal menjelaskan, pejabat eselon III dan IV sangat berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Kepala daerah tidak bisa dipisahkan dengan stafnya dan harus sama-sama bekerja.

Menurut undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Semua ASN yang memenuhi syarat yang akan atau telah menduduki jabatan diharuskan mengikuti uji kopetensi berkala.

• Herman HN Ancam Pecat Pejabat Eselon II Tidak Hadiri Acara Pelantikan Pejabat Struktural

• Daftar 11 Pejabat Eselon II di Lampung, Adi Erlansyah Resmi Jabat Inspektur Lampung

• Mayat Tergeletak di Bibir Pantai Way Lunik Sudah Teridentifikasi, Ini Identitasnya

• Marinir Ini Sering Terlambat Dihukum Sampai Dijungkir Balik, Kisah Dibaliknya Bikin Haru

"Dengan adanya uji kompetensi ini penempatan para pejabat pemerintah di provinsi Lampung dapat di sesuaikan dengan potensi yang dimiliki," kata Arinal.

Dengan demikian, lanjutnya, diharapkan para ASN dapat menempati jabatannya betul-betul memiliki integritas sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menambahakn pelaksanaan Uji Kompetensi ini bertujuan untuk mendapatkan data kompetensi PNS, dan melengkapi data profil PNS sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 pasal 171 ayat 2.

Kemudian, dalam rangka mengimplementasikan agenda kerja gubernur yaitu meningkatkan efektifitas Pemerintahan melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi guna mewujudkan good governance untuk meningkatkam kualitas dan pemerataan pelayanan publik.