Perintah Menhan Prabowo untuk Lindungi Perairan Natuna, Kepala Bakamla Sebut Akan Ganti Keris

Diketahui, Natuna kini juga tengah diklaim oleh China sebagai wilayah perairan negara tersebut.

"Dan, ada dua yang diperintahkan oleh presiden, intinya ada satu payung prinsip negara harus hadir di Natuna Utara, itu satu," ucap Mahfud MD.

Jokowi meminta agar patroli penjagaan di Natuna Utara semakin intensif dilakukan.

"Bagaimana bentuk kehadirannya? Volume patroli diperbanyak, artinya semakin banyak semakin rutin dan itu akan dikerjakan," ucap Mahfud MD.

Lalu kedua, Jokowi meminta agar banyak nelayan mencari ikan di Natuna.

Mahfud MD mengatakan, pemerintah kini telah mengundang ratusan kapal untuk diberangkatkan ke Natuna.

"Yang kedua, tampakkan kegiatan nelayan di sana."

"Sekarang ini, kita mengumumkan bahwa kita akan mengundang nelayan yang akan ke sana," ujarnya.

Bahkan, kapal yang akan datang juga kapal-kapal yang berada cukup jauh dari Natuna.

"Itu di hari libur saja berita itu beredar, di hari Senin hari pertama saya sudah didatangi 100 nelayan dari Pantura. Mereka siap berangkat," ungkap Mahfud MD.

"Dan terakhir hari ini, saya mendengar inventarisasi yang dilakukan di kantor saya sudah ada 470 kapal siap berangkat ke sana," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD enggan berkomentar terkait kesiapan fisik.

Ia meminta agar masalah kesiapan fisik ditanyakan pada Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, maupun Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Kesiapan fisik itu saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Taufik dari Bakamla, mungkin dari Pak Moeldoko," ujar Mahfud MD.

Namun dalam kesiapan mental, Indonesia benar-benar harus berkomitmen bahwa Natuna merupakan bagian dari NKRI yang harus dipertahankan.