DPRD Lamteng Siap Perjuangan Aspirasi Guru Honorer

Laporan Reporter Tribun Lampung Syamsir Alam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,GUNUNGSUGIH - Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, siap perjuangkan aspirasi para guru honorer terkait honor dan kejelasan masa depan mereka.

Pernyataan di atas disampaikan Sumarsono ,saat menerima aspirasi para guru honorer dari 28 kecamatan di gedung wakil rakyat setempat, Selasa (14/1/2020).

"(Kedatangan guru honorer ke DPRD), mereka meminta diangkat menjadi PNS dan honornya dinaikan. Ya gitulah, minta diperhatikan," ujar Sumarsono di selah kegiatan.

Lebih lanjut Sumarsono menjelaskan, terkait besaran honor para guru honorer sebesar Rp 100 ribu per bulan, menurutnya saat ini besaran angka tersebut diambil dari alokasi khusus.

"Saat ini honor untuk tenaga honorer hanya Rp 100 ribu per bulan, itu pun dialokasikan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Akan kita usahakan (naik), tetapi kan harus punya duit (anggaran daerah)," bebernya.

Tekait keterbatasan anggaran daerah Lamteng, Sumarsono menjelaskan saat ini perlu dilakukan penggenjotan anggaran setiap tahunnya.

• 13 Tahun Mengabdi Jadi Guru Honorer Bergaji Rp 600 Ribu Sebulan, Yuli Berharap Diangkat PNS

• Kisah Guru Honorer yang Sukses Sekolahkan 7 Anaknya hingga Sarjana, Rajin Salat Tahajud dan Duha

• Tingkatkan PAD, Pemprov Minta BPKP Audit 2 BUMD di Lampung, Fahrizal: Agar Tau Ada Penyakit Apa

• Waspada Banjir, Lampura Berpotensi Hujan Ringan hingga Lebat Selama Tiga Hari Kedepan

Perjuangkan Nasib

Puluhan guru honorer perwakilan dari 28 kecamatan di Lampung Tengah ngeluruk kantor dewan setempat, Selasa (14/1/2020).

Kedatangan para guru dalam rangka memperjuangkan nasib mereka kepada para wakil rakyat.

Alasannya, tidak ada kejelasan terkait pendapatan dan masa depan karier mereka.

Sumarti salah seorang guru honorer meminta agar DPRD dapat memperjuangkan nasib mereka.

Menurutnya saat ini semua yang telah ditugaskan pemerintah telah dijalankan dengan baik.

Guru SD itu juga menyinggung terkait mudahnya bidan PTT di Lamteng diangkat menjadi PNS.

"Kenapa bidan PTT mudah sekali untuk diangkat (sebagai PNS), sedangkan kami (guru honorer) sulit sekali untuk diangkat menjadi PNS. Bahkan nasib kami pun tidak jelas harus seperti apa," kata Sumarti.