Penghentian Layanan Poliklinik RSU Ryacudu Berlanjut Hari Ini, Hanya 3 Poli yang Buka Layanan

Tri Purwo Handoyo anggota DPRD Lampura mengatakan sebagai pimpinan agar memperbaiki langkah dalam menghadapi persoalan, termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Rumah sakit merupakan salah satu wajah dari kabupaten, jika rusak maka semuanya rusak, maka menjadi tanggung jawab dari pimpinan rumah sakit.

Pembagian jasa pelayanan beda, diinginkan transparan. Jangan melakukan kesalahan dalam melangkah, tentunya harus ada evaluasi.

Dedy Andriyanto, anggota DPRD menuturkan dirinya juga meminta agar kepala ruangan yang dimutasi dapat dikembalikan seperti awal.

Sebelumnya, Sekitar 100 perawat yang bekerja di RSUD Ryacudu Kotabumi mendatangi kantor DPRD Lampura, Kamis ( 3/1/2019).

Mereka mengawali dengan longmarch dari Islamik Center Kotabumi menuju kantor wakil rakyat.

Tabrani, perwakilan perawat menerangkan maksud kedatangan dirinya dan rekannya pertama untuk menanyakan soal belum adanya corporate By law, Medical staf By law, nursing staf By law, yang menjadi acuan dasar hukum di rumah sakit.

"Hingga kini belum ada secara sah," jelasnya.

Kemudian, perekrutan tenaga BLUDtahapannya belum dilakukan sehingga draft belum masuk selama 2 tahun lebih. Yang ketiga belum terbentuknya proses penyusunan tim Remunerasi yang benar.

"Serta belum terbentuknya struktur organisasi BLUD," jelas Dia.

Ia juga mempertanyakan pembagian jasa layanan yang tidak jelas, tidak transparan.

Pada awalnya, kami pegawai dijanjikan akan disejahterakan melalui pemasukan selain BPJS, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada kejelasan mengenai kesejahteraan. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)