Tribun Lampung Barat

VIDEO Komisi 3 DPRD Lampung Barat Minta Data PBI Diverifikasi

Komisi 3 DPRD Lampung Barat meminta Dinas Sosial memverifikasi data penerima bantuan iuran (PBI).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LIWA - Komisi 3 DPRD Lampung Barat meminta Dinas Sosial memverifikasi data penerima bantuan iuran (PBI).

Pasalnya, data PBI di Lampung Barat dinilai tidak akurat.

Hal itu terungkap dalam hearing di ruang sidang DPRD Lambar, Rabu (15/1/2020).

Saat pembahasan, diketahui terdapat data yang tidak cocok, seperti penerima dengan NIK tidak valid, NIK ganda, dan PBI yang tergolong tidak miskin.

Dibutuhkan verifikasi data terbaru untuk melihat kesesuaian penerima manfaat PBI.

Dokter Spesialis RSUD Ryacudu Masih Mogok Kerja, Ketua DPRD Lampura Sidak. Besok Akan Ketemu Sekda!

VIDEO Jalankan Amanah Olga Syahputra, Billy Ceritakan Pengalaman saat Umrah

VIDEO BPBD Turunkan Dua Tim Bantu Evakuasi Banjir di Bandar Lampung

Kepala BPJS Kesehatan perwakilan Lampung Barat Riadi mengatakan, terdapat 50 keluarga yang sudah mengundurkan diri dari PBI.

"Ada 50 keluarga yang mengundurkan diri sejak adanya penerima PBI yang dipangkas. Penerima itu kebanyakan mengungkapkan mereka masuk PBI tanpa mengajukan diri," ujar Riadi.

Artinya, dari PBI tahun 2019 yang berjumlah 26 ribu lebih, terdapat beberapa keluarga yang tidak tergolong miskin.

Ditambah dengan adanya data NIK tidak valid dan data NIK ganda.

Riadi mengungkapkan, pihaknya menunggu hingga tanggal 31 Januari untuk penerima PBI yang dipangkas mengajukan diri sebagai pengguna BPJS mandiri.

Halaman
123
Penulis: ikhsan dwi nur satrio
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved