Menteri Jokowi Layak Diganti Versi Survei IPO, Salahsatunya Ada Nama Orang Dekat Prabowo Subianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kinerja menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju terus menjadi sorotan khalayak.

Terbaru, Indonesia Political Opinion (IPO), merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.

Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

• Polisi PDIP Menilai  Tak Perlu Ada Menko di Pemerintahaan Jokowi, Karena Menteri Bingung

• 2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk Menurut Survei IPO

• Menteri AS Sebut Amerika Serikat Dapat Untung Virus Corona di China, Pernyataannya Tuai Kritik

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.

Berikut daftar lima menteri Jokowi yang layak diganti versi survei IPO sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com:

1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Di urutan kedua, Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Terbaru, Fachrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kemudian dibantahnya.

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang merupakan orang dekat Prabowo Subianto ini dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

Edhy Prabowo tokoh Partai Gerindra dipercaya Presiden Joko Widodo untuk duduk sebagai menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Umum DPP partai Gerindra menjadi satu dari dua tokoh Partai Gerindra yang duduk di kabinet Jokowi-Ma'ruf jilid II. 

Edhy Prabowo, yang disebut-sebut menjadi orang kepercayaan Prabowo?

Ternyata Edhy Prabowo bukan orang baru dilingkungan Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Edhy Prabowo lahir di Muara Enim, Sumatra Selatan, 24 Desember 1972adalah politikus Indonesia yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Ia menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI peridoe 2014 - 2019. 

Bahkan Prabowo Subianto sangat berperan penting dalam hidup dan karier Edhy Prabowo.

Melansir laman dpr.go.id, dan wikipedia berikut profil Edhy Prabowo, Edhy sebelumnya adalah atlet pencak silat nasional.

Selain pernah berjaya di event Pekan Olahraga Nasional (PON), dia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara. Jejak karier Edhy dimulai pada 1991.

Kala itu, dia berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah.

Sayang kariernya di militer hanya bertahan dua tahun.

Edhy dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan.

Setelah itu, ia merantau ke Jakarta dan diperkenalkan dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD.

Edhi pun diperkenalkan kepada Prabowo oleh Pak Yul di salah satu peserta di acara pesta di bilangan Pantai Ancol.

Prabowo akhirnya menampung Edhy dan teman-temannya. Edhy dibiayai Prabowo mengenyam ilmu pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo.

Selain itu, Edhy juga diminta untuk belajar silat setiap akhir pekan di Batujajar, Bandung.

Melansir dari Tribunnews, Edhy Prabowo sempat menceritakan awal pertemuannya dengan Prabowo Subianto.

Ketika itu, Edhy Prabowo dipecat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah dua tahun meniti karier.

Ia diterima di Akabri pada 1991.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta (Seno Tri Sulistiyono/Tribunnews.com) 
Mengetahui dirinya dipecat, keluarga Edhy Prabowo bersedih hingga menangis.

Padahal Edhy Prabowo bercita-cita menjadi tentara.

Karena tak ingin mengecewakan keluarga, Edhy Prabowo merantau ke Jakarta.

Ia pergi bersama 15 orang dan bertemu dengan Prabowo Subianto di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Di sinilah hidup Edhy Prabowo tak lagi sama.

Mereka memperkenalkan diri dan melanjutkan pertemuan di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Di situ malam Senin, bertemu di kediaman beliau ditanya 'Apa keinginan kalian?'. Kami mau bekerja terus kuliah. Terus kita mau memperbaiki dosa kita sama keluarga kita," ceritanya.

Edhy dan teman-temannya ditawari pekerjaan di wilayah perbatasan Kalimantan oleh Prabowo.

Upahnya Rp 250 ribu yang pada tahun itu termasuk besar.

Kolase Tribun Jabar/Kompas.com
Tak hanya ditawari pekerjaan, Edhy Prabowo juga disekolahkan oleh Prabowo.

Ia mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo.

"Kalian ikut saya. Saya biayain cuma makan secukupnya, tidak boleh kalian seperti anak emas," imbuh Edhy mengutip kembali pesan Prabowo.

"Kita diwajibkan kuliah yang benar sama latihan silat," ucapnya.

Saat itu Prabowo merupakan Pendiri Perguruan Pencak Silat Satria Muda Indonesia.

Menurut Edhy, Prabowo ingin ada penerus yang bisa menjadi pengurus perguruan pencak silat.

Edhy pun menuruti keinginan Prabowo.

Akhirnya, Edhy Prabowo menjadi atlet Pencak Silat Nasional.

Ia sempat mengikuti Pekan Olahraga Nasional XIV yang diselenggarakan di Jakarta. Dimulai pada 9 September 1996 sampai dengan 25 September 1996.

"Saat itu saya dapat perunggu," kata Edhy. Ia sempat kecewa lantaran tidak dapat menyabet medali emas. "Pak Prabowo nonton. 'Gimana kok bisa kalah?'," katanya.

Setelah pertandingan di semi final, Edhy memutuskan untuk melipur lara dengan pergi ke Malang.

"Dua minggu saya menghindari kehidupan umum. Rupanya saya dicari Prabowo," tutur Edhy.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

5. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim

Nama menteri lain yang layak diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN. (Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com)