Polisi PDIP Menilai  Tak Perlu Ada Menko di Pemerintahaan Jokowi, Karena Menteri Bingung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID  - Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritisi pemerintahaan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Effendi menilai tidak perlu ada menteri koordinator (menko) dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, fungsi menko tidak terlalu efektif di dalam kabinet. 

"Fungsi menko juga saya kira tidak terlalu efektif kecuali memperpanjang birokrasi yang akhirnya tidak penting juga begitu," ujar Effendi dalam diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

"Kalau (pemerintah) mau lari kencang, enggak perlu ada menko."

• 2 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk Menurut Survei IPO

• 100 Hari Kerja Kabinet Jokowi, Nama Prabowo Mencuat di Posisi Teratas

• Catatan Politisi Demokrat 100 Hari Jokowi, Kasus-kasus Lama Belum Selesai Muncul Kasus-kasus Baru

Dengan begitu, kata Effendi, menteri-menteri bisa menerapkan kebijakannya secara langsung.

Ia menilai, saat ini menteri bingung akan bertanggungjawab kepada siapa.

"(Bertanggungjawab) ke Wakil Presiden tetapi kok via menko?, atau ke Presiden. Atau ke mana? Atau ke KSP, " tutur Effendi.

Hal ini, lanjut dia, bertentangan dengan kondisi kementerian-kementerian saat ini yang berjalan dengan diskresi masing-masing.

Sementara itu, pada awal periode kedua, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi-misi menteri.

Melainkan yang ada adalah visi-misi Presiden.

"Saya kira kita juga harus menempatkan dulu arti visi dan misi. Karena kadang-kadang mungkin antar menterinya presiden ga tahu juga visi dan misi," tambahnya.  (Artikel ini telah tayang di Kompas.com)