Kasus Jebak PSK, Andre Rosiade Klarifikasi Tiga Jam kepada Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra
Pada kesempatan tersebut ia memberikan keterangan kronologis penjebakan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra.
Itu terkait isu menjebak pekerja seks komersial (PSK) di DPP Partai Gerindra, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Pada kesempatan tersebut ia memberikan keterangan kronologis penjebakan PSK di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa waktu lalu.
Berdasarkan pengamatan Tribun Network di Kantor DPP Partai Gerindra, Andre memberikan klarifikasi kepada Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra selama tiga jam. Kegiatan ini dimulai pukul 13.00 WIB.
"Saya sudah memberikan keterangan sebenar-benarnya, memberi keterangan kronologis seutuhnya ke Mahkamah Kehormatan," tuturnya di DPP Partai Gerindra.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menambahkan, hampir semua anggota Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra mengajukan pertanyaan kepada dia.
• Sandiaga Uno Tegur Andre Rosiade yang Gerebek PSK di Hotel
• Di Hadapan Kader Gerindra Prabowo Subianto Beber Alasan Gabung Pemerintahan Jokowi
• Alasan Prabowo Subianto Kecewa Meski Disambut Sorak Sorai Ratusan WNI di Natuna
• PSK Online yang Digerebek Andre Rosiade Akhirnya Dibebaskan Polisi
• PSK yang Digerebek Andre Rosiade Kebanjiran Tamu di Mapolda Sumbar
Namun demikian, Andre mengaku tidak ingat berapa jumlah pertanyaan yang dilontarkan.
"Alhamdulillah acara berjalan baik, saya diberikan kesempatan beri klarifikasi. Intinya semua yang berkembang di publik semua isu yang jadi pertanyaan publik sudah saya jawab di Mahkamah Kehormatan partai," ujarnya.
Andre menegaskan, dia tidak menyalahi kewenangannya sebagai anggota dewan karena ikut dalam penggerebekan PSK.
Ia mengatakan, hanya menyalurkan aspirasi karena ada laporan masyarakat yang resah oleh keberadaan prostitusi di Padang.
"Kalau masyarakat lapor ke saya, maka saya teruskan laporannya. Kan anggota DPR dipilih oleh masyarakat untuk salurkan aspirasi," ujar Andre.
Saat disinggung optimistis tidak melanggar etik, ia mengatakan hal itu merupakan kewenangan dari pimpinan khususnya Mahkamah Kehormatan Partai.
Andre hanya menegaskan dirinya berusaha menjadi kader yang patuh, taat, dan loyal kepada partai.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani menilai Andre Rosiade tidak memiliki kewenangan ikut serta menggerebek PSK.
Menurut Arsul satu dari sekian fungsi anggota DPR adalah melakukan pengawasan, tetapi hal tersebut harus berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) setiap komisi.
