Dugaan Korupsi Disdik Pesbar

Dituntut 18 Bulan, Kadisdik Pesisir Barat: Terlalu Berat

Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Hapzi (54) dituntut 18 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebel.

Dituntut 18 Bulan, Kadisdik Pesisir Barat: Terlalu Berat
Tribun Lampung/Hanif
Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat Hapzi (54) dituntut 18 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mebel di PN Tanjungkarang, Jumat (14/2/2020). 

Dakwaan kedua tersebut tertuang pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor A 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 satu tahun 6 bulan," seru Bambang.

Tak hanya hukuman kurungan, Bambang juga menuntut agar terdakwa membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Terdakwa juga harus mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 400 juta, yang mana uang kerugian negara tersebut di titipkan ke kejaksaan yang selanjutnya akan dibayarkan untuk pengganti kerugian negara," tandasnya.

Sebelumnya, diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi pengadaan fasilitas pendidikan, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis 16 Januari 2020.

Kepala Dinas nonaktif Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat ini diketahui bernama Hapzi (54), warga Padang Dalam, Bengkunat, Pesisir Barat.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Irawan mengatakan perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Evan Mardiansyah yang telah dilakukan penuntutan terpisah.

"Terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat melakukan tindak pidana korupsi pengadaan meubelair SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2016," katanya.

Bambang menuturkan, adapun nilai pagu anggaran pengadaan mebel SD dan SMP sebesar Rp 1,532 miliar.

"Dari hasil laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 643.950.719," kata Bambang.

Halaman
1234
Penulis: hanif mustafa
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved