Jenderal Firli Bahuri Dapat Kritik Keras dari Seniornya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyebut istilah hukum penghentian penyelidikan tidak dikenal di dalam hukum acara pidana jika merujuk pada KUHAP.

Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW mengatakan, istilah penghentian penyelidikan juga tidak ada dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 maupun UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

"Istilah penghentian penyelidikan nyaris tidak pernah digunakan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya di dalam banyak presentasi atau laporan karena itu bukan prestasi yang perlu dibanggakan," kata BW lewat keterangan resmi, Sabtu (22/2/2020).

Selain itu, katanya, selalu ada klausul penyelidikan ditutup dan dibuka kembali jika ada peristiwa dan fakta yang dapat dijadikan bukti permulaan untuk membuka penyelidikan baru.

• Alasan KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Dugaan Korupsi

• Januari 2020 KPK Hanya Tangani 2 Kasus, Tahun Sebelumnya Capai 62 Kasus

• BW Eks Pimpinan KPK Sebut Firli Bahuri Depak Kompol Rossa dari KPK, Sebagai Skandal

• Komentar Pedas BW untuk Ketua KPK Firli Bahuri: Jangan Sampai KPK Dipecundangi Satpam

Yang jauh lebih penting, tegas BW, adalah akuntabilitas dalam seluruh proses pemeriksaan, salah satunya di tahapan penyelidikan.

Sehingga, lanjutnya, tidak menimbulkan kecurigaan atas proses karena ada sinyalemen 'deal' tertentu ketika tahapan prosesnya harus ditutup.

"Sekali lagi, upaya membesar-besarkan penggunaan istilah penghentian penyelidikan di presentasi Ketua KPK menjadi tak perlu karena bisa dituding hanya sekedar mencari sensasi yang tak begitu penting dalam upaya penegakan hukum tapi juga istilah yang keliru karena tak dikenal di dalam hukum acara," kata BW.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penghentian penyelidikan 36 kasus korupsi dilakukan demi kepastian hukum. 

Penghentian perkara tersebut dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

Menurut Firli, dalam hal ini lembaganya berupaya memberi kepastian. Setiap perkara yang ditangani ataupun seseorang yang menjalani proses hukum harus jelas bukti dan penanganannya.

“Tidak boleh pikir digantung-gantung untuk menakut-nakuti pencari kepastian hukum dan keadilan. Kalau bukan tindak pidana, masa ya tidak dihentikan," kata Firli.

Penjelasan KPK

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, perkara yang dihentikan penyelidikannya adalah perkara yang telah dilakukan sejak 2008 hingga 2019 dan dihentikan pada 2020.

"Terkait pemaparan penghentian penyelidikan 162 perkara era 2016-2019 dan penghentian penyelidikan 36 perkara pada 2020," kata Firli kepada Tribunnews.com, Sabtu (22/2/2020).

"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup," imbuh komisaris jenderal polisi itu.

Sebagai pucuk pimpinan tertinggi komisi antikorupsi, Firli pun menerima kritik dan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hal itu, katanya, merupakan refleksi harapan besar pada KPK.  

"Kami juga menyadari, memulai sebuah tradisi transparansi pasti mengundang banyak reaksi. Bagi kami lebih baik dicurigai, tapi bersikap terbuka. Daripada dipercaya, tapi menyembunyikan data," kata Firli.