Instruksi Bupati soal Atribut di Jalan Protokol Diimbau Memihak Masyarakat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengkritisi Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 pada 19 Februari lalu tentang penertiban, pencabutan, dan pelanggaran pemasangan atribut perorangan, badan usaha, lembaga pendidikan, dan partai politik di Lampung Selatan

Instruksi ini diarahkan untuk kawasan jalan protokol di lingkungan Ibukota Lamsel Kalianda, seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan serta Jalan Trans Sumatera (wilayah Lampung Selatan), yang meliputi ruas Kecamatan Bakauheni sampai Kecamatan Katibung, dan ruas Kecamatan Natar.

Menurut Koordinator Presidium KPKAD Gindha Ansori Wayka, meskipun Plt Bupati Lamsel secara hukum diperkenankan membuat atau menerbitkan sebuah instruksi, namun harus tetap mengacu pada kondisi sosial masyarakat yang ada saat ini, sehingga aturan itu berlaku efektif.

"Karena sepanjang jalan protokol maupun jalan Trans Sumatera wilayah Lamsel ada hak publik dan pihak ketiga untuk menyampaikan informasi apapun" ujar Gindha, Kamis (27/2).

Idealnya, menurut dia, dalam menerbitkan peraturan, Plt Bupati harus tetap mengacu pada kepentingan hukum. "Untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, kami imbau Plt Bupati Lampung Selatan untuk mencabut Instruksi Nomor 1 tahun 2020. Karena instruksi itu bisa berimplikasi sosial dan hukum," tandasnya.