Cegah Penularan Corona, JK Blak-blakan Setujui Fatwa MUI soal Larangan Salat Jumat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pelarangan ibadah salat Jumat.

Menurut dia, pelarangan salat Jumat itu berlaku di daerah yang memiliki tingkat penularan yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan JK melalui panggilan video di acara Mata Najwa, Rabu (18/3/2020).

"Artinya untuk itu harus betul-betul tes lebih banyak lagi, kalau bisa ratusan ribu dengan penduduk yang besar gini kan," ujar JK.

"Terus kita terbuka untuk memberikan kesempatan yang mampu untuk tes."
Lantas, JK bahkan mengaku turut menghadiri pertemuan MUI yang membahas soal larangan salat Jumat.

• 2 Dokter Langsung Isolasi Diri di Sumatera Utara Seusai 1 Dokter Positif Virus Corona Meninggal

• Khawatir Bawa Virus Corona Pulang dari Bogor, 1 Pegawai Terminal Rajabasa Dirumahkan

• Jumlah Pasien Virus Corona di Indonesia Sebanyak 309 Kasus pada Kamis 19 Maret 2020

Ia menjelaskan, MUI melarang warga yang tengah sakit untuk datang ke masjid.
Hal itu dilakukan demi meminimalisir penularan Virus Corona.

"Saya hadir dalam pertemuan dengan MUI," ucap JK.

"Kalau diteliti dengan baik apa yang diputuskan oleh Majelis Ulama, itu pertama kalau orang yang sakit memang tidak boleh ke masjid."

Tak hanya itu, pelarangan salat Jumat itu hanya berlaku untuk daerah yang tingkat penularannya tinggi.

Sedangkan untuk daerah yang aman, MUI mempersilakan warga tetap menjalankan salat Jumat.

"Sama saja dengan edaran atau imbauan Dewan Masjid sebelumnya, kalau sakit ya jangan ke masjid," kata JK.

"Yang kedua, kalau daerah itu zona merah atau penyebaran tinggi yang diumumkan oleh pemerintah, maka boleh enggak salat jumat. Di rumah saja."

"Ini per wilayah, bukan seluruh negara. Kalau tidak ada gejala suatu penyebaran yang besar, tinggi, maka tetap aja seperti biasa salat di masjid dan sebagainya." imbuhnya.

Lebih lanjut, JK mengimbau semua warga menjalankan fatwa MUI tersebut demi mencegah penularan Corona.

"Semua mesti mengikuti keputusan itu, jadi enggak seluruh masjid di Indonesia ditutup. Hanya di daerah yang pergerakannya atau penyebarannya itu tinggi," jelas JK.
"Itu kata Majelis Ulama."

Beda Data Pusat dan Anies Baswedan

Pada kesempatan itu, sebelumnya Presenter Najwa Shihab tampak terkejut saat mengetahui beda informasi soal korban tewas Virus Corona yang disampaikan pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Baswedan menyebut korban tewas akibat Corona di DKI lebih banyak dibandingkan dengan yang pemerintah pusat sampaikan.

Terkait hal itu, Najwa Shihab bahkan beberapa kali mengklarifikasi pernyataan Anies Baswedan itu.

Setelah Anies Baswedan menyebut ada 15 warga DKI yang meninggal dunia akibat Corona, Najwa Shihab langsung memotong pembicaraan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Mas Anies maaf, saya harus potong karena saya ingin klarifikasi," ucap Najwa.

"Karena angka yang kami peroleh dari konferensi pers tadi itu yang meninggal di Jakarta 12 orang Mas Anies. Anda katakan malam ini di Mata Najwa sesungguhnya yang meninggal 15 bukan 12?,"

Menurut Anies Baswedan, data hingga Rabu (18/3/2020) menunjukkan jumlah korban tewas akibat Corona di DKI adalah 15 orang.

Ia mengklaim jumlah korban tewas di DKI yang disampaikan pemerintah pusat itu bukanlah data terbaru.

"Iya betul, yang meninggal per hari ini adalah 15 dan itu datanya sore tadi sudah dikirimkan juga di Kementerian Kesehatan," terang Anies.

"12 itu hari Senin, dan pada hari Senin saya sendiri yang mengirimkan surat kepada Kepala BNPB dengan tembusan Kementerian Kesehatan."

Lantas, Anies Baswedan membeberkan bahwa presentase korban tewas akibat Corona di DKI berkisar 9,4 persen.

Pernyataan Anies Baswedan itu pun langsung ditanggapi oleh Najwa Shihab.
Ia kembali menyinggung beda data yang disampaikan sang gubernur dengan yang diumumkan pemerinah pusat.

"Tadi versi pemerintah pusat yang positif 125, sementara Anda katakan sesungguhnya yang positif lebih banyak dari itu 160," ucap Najwa Shihab.

Terkait hal itu, Najwa Shihab lantas menyinggung dua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya perbedaan data tersebut.

"Jadi apakah memang perbedaan data ini hanya tidak koordinasi atau ada yang menutupi data?

Saya tahu Anda tidak akan mau menjawab itu tapi saya hanya ingin pemirsa tahu bahwa yang jelas saat ini ada perbedaan data dari yang diumumkan pemerintah pusat," kata Najwa Shihab.

"Yang menyebutkan di DKI yang meninggal hanya 12, sementara Anda tadi menyebutkan yang meninggal 15." (ARTIKEL INI SUDAH TAYANG DI TRIBUNWOW.COM)