Breaking News:

Kasus Corona di Indonesia

Presiden Jokowi Minta Apotek dan Toko Sembako Tetap Buka Jika Darurat Sipil Dijalankan

Presiden Jokowi menyebutkan, kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar.

Editor: wakos reza gautama
kompas.com
Presiden Jokowi 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah pusat membuka opsi pembatasan sosial ekstrem untuk menanggulangi penyebaran wabah virus corona.

Pembatasan sosial ekstrem ini nantinya disertai status darurat sipil.

Jika ini diterapkan, Presiden Joko Widodo meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas bersama Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui siaran konferensi video, Senin (30/3/2020).

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Jokowi.

2 Anggota DPR RI Meninggal, Satu dari PDIP Berstatus PDP Corona, Sebelum Wafat Sempat Bagi Masker

Cerita Tim Operasi Aman Nusa II Krakatau Cegah Covid-19, Sasar Warga Kumpul di Warnet hingga Taman

Rencana China Beri Bantuan 83 Negara yang Diserang Virus Corona, Disebut Kritikus Barat Ada Motifnya

Fatwa Lengkap PP Muhammadiyah jika Wabah Corona Belum Reda Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan, kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 perlu dilakukan dengan skala lebih besar.

Ia juga meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini didampingi kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin.

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya.

Ia pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved