Soal Tahapan Pilkada Serentak, KPU Bandar Lampung Tunggu Masa Darurat Selesai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - KPU Bandar Lampung menunggu masa darurat bencana dinyatakan selesai untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi mengatakan, masa darurat virus Corona (Covid-19) baru akan dinyatakan selesai pada 29 Mei 2020.

Namun demikian, jika massa tanggap darurat belum dapat dinyatakan selesai, tahapan Pilkada akan kembali bergeser.

"Tahapan Pilkada akan berlanjut dimulai dengan pengaktifan badan adhoc PPK jika memang masa darurat dinyatakan selesai 29 Mei (2020). Kita sudah bikin skenarionya," ungkap Dedi kepada Tribunlampung.co.id, Kamis, (7/5/2020).

Dedi menjelaskan, dalam Perppu Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015, tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014, terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ada hal yang perlu dicermati.

• KPU Bandar Lampung Terapkan Sistem Piket Kerja Selama Masa Tanggap Darurat Covid-19

• KPU Bandar Lampung Harap Penundaan Pilkada Serentak 2020 Tak Berlarut-larut

• Presiden Jokowi Resmi Tunda Pilkada 2020, Apa Kata KPU Lampung?

• Dawam-Azwar Dikabarkan Maju Bersama di Pilkada Lampung Timur 2020

Dimana, jelas Dedi, dalam pasal 201A ayat 3 dijelaskan pemungutan suara serentak pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan dan dijadwalkan kembali apabila bencana nasional Covid-19 belum berakhir.

"Jadi kita tinggal lihat saja nanti apakah bisa dilanjut atau bergeser. Kalau pun bergeser teknis jadwal pelaksanaannya akan diatur dalam PKPU," ujar Dedi.

Diketahui, Pemerintah pusat resmi menunda jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan Perppu sebagai payung hukum.

Yakni, Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015, tentang Perpu Nomor 1 tahun 2014, terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah mengatakan, Perppu itu mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Mei 2020.

“Perppu ini untuk memayungi kesepakatan atau usulan yang telah dibuat antara DPR, Mendagri, dan KPU atas hasil pembahasan beberapa waktu lalu,” ujar Tio, Kamis (7/5/2020).

Dalam kesepakatan tersebut, diusulkan agar Pilkada yang semula dijadwalkan September ditunda hingga Desember 2020.

Karena situasi kondisi darurat pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Dengan dikeluarkannya Perpu tersebut, penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi berkepastian hukum,” jelas Tio.

Pasca terbitnya Perppu tersebut, KPU akan menyusun tahapan dan jadwal Pilkada yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU).

“Saat ini kan sudah ada PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang program, jadwal dan tahapan Pilkada. Pasti itu nanti akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan proses penundaan empat tahapan yang sedang terjadi saat ini,” jelas Tio.

Dalam Perppu nomor 2 tahun 2020 dengan jelas menyebut bahwa penundaan Pilkada September 2020 akan diselenggaran pada Desember 2020, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 201A ayat (2).

Namun pada butir selanjutnya (ayat 3), dijelaskan bahwa penentuan jadwal Pilkada di Desember 2020 masih bisa berubah. Melihat situasi dan kondisi.

“Saya lihat Perppu ini realistis. Jika hingga Desember penangnan Covid-19 belum selesai, maka dapat diatur ulang jadwal, tahapan maupun penentuan tanggal pemungutan suaranya. Tapi harus mendapat persetujuan dari DPR dan pemerintah serta pihak terkait lainnya,” papar Tio.

Berikut beberapa ketentuan pasal yang termuat dalam Perpu nomor 2 tahun 2020:

Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi:

(1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti.

Selanjutnya di antara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 122A yang berbunyi:

(1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2O dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

Kemudian di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan satu Pasal 201A yang berbunyi:

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

(3) Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)