Eks Anak Buah Donald Trump Sebut Presiden AS Berusaha Menabur Perpecahaan di Amerika Serikat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat menjadi perhatian di negara Amerika Serikat juga dunia.

Presiden  AS Donald Trum banyak dikirik di dalam negeri dan juga disorot pemimpin negara-negara dunia.

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis pada Rabu (3/6/2020), pun mengkritik mantan bosnya Donald Trump, dengan sebuah pernyataan yang menuduh presiden AS itu berusaha menabur perpecahan di AS.

“Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak sedikitpun berusaha menyatukan warga Amerika, berpura-pura mencoba pun tidak,” kata Mattis dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan secara online oleh majalah The Atlantic.

“Dia malah mencoba memecah belah kita,” tambahnya.

Mattis mengkritik keputusan Trump yang menggunakan kekuatan militer untuk menindak aksi unjuk rasa yang berlangsung atas tindakan kepolisian yang menyebabkan kematian seorang pria kulit hitam, George Floyd.

• Pria Bertato Peta Indonesia Ungkap Alasan Rusuh saat Ikut Demo George Floyd di AS

• Pasca Keok dari Khabib, Prilaku Conor McGregor Berubah, Bijak Komentari Kematian George Floyd

• Istri Polisi yang Bunuh George Floyd Ajukan Gugatan Cerai, Sedih dengan Kematian Floyd

Media Israel, Jerusalem Post, memberitakan, sejumlah negara tampak 'happy' dengan kejadian tersebut.

Pada hari Senin (1/6/2020), misalnya, media Iran banyak memberitakan sejumlah kisah yang menyoroti "keruntuhan" AS dengan mengutip sumber-sumber dari Rusia.

AS menjadi negara paling kuat di dunia setelah Uni Soviet dan negara-negara sekutunya hancur berantakan pada tahun 1989.

Namun, Rusia, China, Iran, dan Turki berusaha untuk bekerja sama lebih erat dan sering duduk di forum global yang tidak dihadiri AS.

Disebutkan, demi mengoordinasikan upaya melawan AS, negara-negara ini memiliki media pemerintah yang didanai dengan baik, seperti RT, TRT, Tasnim and Fars News Iran dan sejumlah media Tiongkok.

Kebijakan negara-negara ini adalah perlahan-lahan merusak AS dan menunggu saat-saat kelemahan AS untuk mendorong agenda mereka.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan pernyataan baru-baru ini terkait kerusuhan di AS, dengan mengatakan bahwa Amerika adalah bagian dari "tatanan yang tidak adil" di dunia.

Mantan presiden Iran membuat komentar serupa tentang tatanan AS yang terus menurun. Ini merupakan referensi ke konsep poros perlawanan di Iran, dan kekalahan arogansi AS.

Saat ini, aksi protes di AS dan krisis Covid-19 telah menyebabkan situasi di Washington menurun dengan cepat.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa AS sekarang harus berurusan dengan kesalahan polisi dan membanding-bandingkan AS dengan Rusia.

"Syukurlah, hal-hal yang terjadi di Amerika tidak terjadi di Rusia," katanya seperti yang ditulis media TASS Rusia.

NBCNews juga menuliskan berita yang sama. China, Rusia dan Iran menggunakan media yang disponsori negara untuk menyerang AS atas pembunuhan George Floyd dan kerusuhan sipil yang terjadi.

Menurut sebuah laporan yang dirilis Rabu (3/6/2020) oleh sebuah perusahaan swasta pendukung Amerika Serikat, tidak ada bukti adanya operasi pengaruh online yang mirip dengan campur tangan Rusia dalam kampanye presiden 2016.

"Musuh AS menggunakan gejolak di media tradisional dan sosial dengan menggunakan narasi mereka yang sedemikian rupa," demikian bunyi laporan oleh Graphika, yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis volume besar lalu lintas media sosial, seperti yang dikutip dari NBCNews.

Ketiga negara menggunakan kehadiran editorial online mereka yang substansial untuk mengkritik pembunuhan Floyd, reaksi polisi terhadap protes, dan Presiden Donald Trump. Akan tetapi, menurut laporan itu, tujuan mereka tampaknya berbeda.

“Tujuan utama Tiongkok tampaknya adalah untuk mendiskreditkan AS atas tindakan keras Tiongkok terhadap Hong Kong. Tujuan utama Iran tampaknya adalah untuk mendiskreditkan AS terhadap catatan hak asasi manusia Iran dan untuk menyerang sanksi AS," kata laporan tersebut balik menyalahkan negara-negara yang mengkritik AS.

Ditambahkan pula, “Media-media yang dikendalikan oleh Rusia sebagian besar terfokus pada fakta-fakta aksi protes, sejalan dengan praktik yang sudah berlangsung lama dalam meliput unjuk rasa di Barat; beberapa konten editorial individual juga menyerang kritikus Kremlin dan media arus utama."

"Malam ini, aktivitas media sosial tentang # protes & reaksi balasan dari akun media sosial terkait dengan setidaknya 3 musuh asing. Mereka tidak membuat divisi ini. Tapi mereka aktif memicu & mempromosikan kekerasan & konfrontasi dari berbagai sudut."

Sejumlah lembaga nirlaba pendukung AS justru menyalahkan kritikan yang datang dari Iran, Turki, China, dan Rusia. Mereka kerap mengabaikan upaya intervensi AS ke negara-negara lain di dunia jika terjadi unjuk rasa di negara tersebut.

Mantan Menhan AS: Trump Ingin Memecah Belah

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Jim Mattis pada Rabu (3/6/2020), mengkritik mantan bosnya Donald Trump, dengan sebuah pernyataan yang menuduh presiden AS itu berusaha menabur perpecahan di AS.

“Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak sedikitpun berusaha menyatukan warga Amerika, berpura-pura mencoba pun tidak,” kata Mattis dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan secara online oleh majalah The Atlantic.

“Dia malah mencoba memecah belah kita,” tambahnya.

Mattis mengkritik keputusan Trump yang menggunakan kekuatan militer untuk menindak aksi unjuk rasa yang berlangsung atas tindakan kepolisian yang menyebabkan kematian seorang pria kulit hitam, George Floyd.

Mattis juga menyatakan bahwa Trump sedang menyiapkan “konflik palsu” antara militer dan masyarakat sipil.

Mattis juga lontarkan kritik pedas terhadap aksi Trump yang berpose dengan sebuah alkitab di sebuah gereja bersejarah pada Senin (01/06).

Untuk melanggengkan aksi Trump ini, para penegak hukum disebut secara paksa mengosongkan Lafayette Square, yang berada di seberang Gedung Putih, dari para demonstran yang melakukan unjuk rasa secara damai.

Mattis mengatakan dirinya tidak pernah membayangkan pasukan militer “akan diperintahkan dalam keadaan apa pun untuk melanggar hak-hak konstitusional warga negara, apalagi hanya untuk sebuah aksi berfoto bagi Trump, dengan pimpinan militer berdiri di sampingnya.”

Kritik pedas semacam ini jarang terjadi karena Mattis di masa lalu mengatakan bahwa tidak pantas baginya mengecam seorang presiden yang sah. Namun, pada Rabu (03/06), Mattis menuduh Trump berusaha memecah belah Amerika dan secara tegas mengecam tindakan militerisasi terhadap kerusuhan sipil yang terjadi.

Sebelumnya pada Rabu (03/06), Menteri Pertahanan AS Mark Esper beri sinyal bahwa dirinya tidak mendukung keputusan Trump menerjunkan pasukan militer untuk berpatroli di negara itu.

“Pilihan untuk menggunakan pasukan tugas aktif dalam peran penegakan hukum seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi paling mendesak dan mengerikan. Kita tidak berada dalam salah satu dari situasi itu sekarang,” katanya dalam sebuah konferensi pers.

Trump sebelumnya meminta para gubernur untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional AS untuk menangani aksi unjuk rasa yang berubah menjadi aksi anarkis, dan mengancam bahwa dirinya dapat mengirim pasukan militer aktif jika pasukan Garda Nasional tidak mampu menangani kerusuhan tersebut.

Menhan AS Tolak Keinginan presiden

Sebelumnya, Pentagon menyatakan bahwa tidak ada pasukan tugas aktif yang dikerahkan ke wilayah ibu kota, Washington DC, untuk mengatasi aksi protes.

Pernyataan ini  kontradiktif dengan penjelasan Presiden AS Donald Trump  yang mengancam akan mengirimkan pasukan militer untuk menangani kerusuhan di Washington.

Dikutip dari laman Russia Today, Kamis (4/6/2020), Menteri Pertahanan AS Mark Esper memiliki sikap yang bertolak belakang dengan Trump dalam menghadapi situasi panas saat ini.

Ia pun sempat mengikuti pertemuan Gedung Putih dan diskusi internal Pentagon yang diadakan pada Rabu kemarin.

Mengutip pernyataan Sekretaris Angkatan Darat AS Ryan McCarthy, The Associated Press melaporkan bahwa keputusan Esper itu dimaksudkan untuk memastikan dilakukannya penegakkan hukum di ibu kota AS terkait kasus kerusuhan yang baru saja terjadi.

Kendati demikian, tidak jelas apakah Esper juga melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump terkait keputusan ini.

"Terkait situasi saat ini untuk tidak membawa pasukan aktif, itu karena kami tidak berpikir bahwa saat ini kami membutuhkan mereka. Tapi akan lebih bijaksana untuk punya pasukan cadangan," kata McCarthy.

McCarthy menambahkan bahwa sekitar 200 tentara akan tetap berada di wilayah ibu kota selama 24 jam ke depan.

"Ini situasi yang dinamis, kami mencoba untuk menariknya dan membawanya pulang," jelas McCarthy.

Sebanyak 1.600 tentara yang bertugas aktif, sebelumnya telah dikerahkan bergerak ke wilayah Washington pada awal pekan ini.

Mereka terus disiagakan setelah terjadinya demonstrasi brutal anti-polisi yang terus mengguncang kawasan itu.

Demonstrasi di Washington sempat mengalami peningkatan menjadi kerusuhan, penjarahan, dan vandalisme.

Ratusan tentara Garda Nasional turut dikerahkan untuk berpatroli di kota itu saat terjadinya kerusuhan.

Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, Esper mengatakan bahwa militer seharusnya hanya digunakan untuk mengendalikan kerusuhan sebagai 'upaya terakhir'.

Secara eksplisit, pernyataan itu menentang rencana Trump untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Pemberontakan.

UU ini dianggap memperluas otoritas presiden dalam mengerahkan tentara ke jalan-jalan di Amerika dengan dalih membantu polisi.

Pernyataan itu kontradiktif dengan sikap Trump yang lebih agresif terhadap para perusuh.

Meskipun tidak jelas apakah Trump memiliki andil dalam keputusan Esper untuk menyiagakan pasukan tugas aktif di dekat wilayah ibu kota.

Perlu diketahui, aksi unjuk rasa solidaritas terhadap kematian George Floyd serta warga keturunan Afrika-Amerika lainnya yang terbunuh oleh polisi di AS telah digelar pada ratusan kota di 50 negara bagian AS selama sepekan terakhir.

Dengan meningkatnya ketegangan ini, beberapa aksi protes pun berubah menjadi kerusuhan dan bentrokan dengan aparat penegak hukum.

Sementara aksi lainnya diakhiri dengan tindakan penjarahan dan pengrusakan properti.

Akibatnya, banyak otoritas negara bagian yang memanggil Garda Nasional untuk mengendalikan situasi ini.

Beberapa orang pun dinyatakan tewas dalam kerusuhan itu, sementara puluhan lainnya terluka.

Melihat situasi panas saat ini, Presiden AS Donald Trump telah mengerahkan pasukan militer ke ibu kota AS, Washington DC dan mengancam akan mengirimkan pasukan yang sama ke negara bagian lainnya jika aksi rusuh ini tidak segera dihentikan.

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Amerika Rusuh, Media Israel Sebut Iran, Turki, China, dan Rusia 'Happy' dengan Kekacauan Itu