PAD Lampung dan Pemkot Bandar Lampung Anjlok, Keuangan Daerah Babak Belur Akibat Pandemi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pandemi Corona tidak hanya memukul sektor usaha.

Kondisi keuangan daerah juga ikut babak belur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan sejumlah kabupaten/kota di Bumi Ruwai Jurai anjlok hingga 75 persen lebih.

Pemprov Lampung misalnya, jika sebelum ada pandemi Corona perolehan PAD yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 8 miliar sehari.

Namun saat ini hanya Rp 3 miliar sehari alias anjlok hingga Rp 5 miliar sehari.

• Pendapatan Daerah Bandar Lampung Terealisasi 78,37 Persen

• Kasus Positif Covid-19 di Lampung Utara Bertambah, Punya Riwayat ke Gowa

• THR ASN Pemkot Belum Juga Cair, Herman HN: DAU Bandar Lampung Tertahan Kemenkeu RI

Hal serupa dialami Pemkot Bandar Lampung.

Jika sebelum pandemi Corona perolehan PAD Pemkot mencapai Rp 1,5 miliar sehari.

Saat ini cuma Rp 400 juta sehari alias anjlok hingga Rp 1,1 miliar sehari.

Sekretaris Bapenda Provinsi Lampung A Rojali menjelaskan, yang paling terasa turun drastis yakni Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor.

Sebelum ada Covid, perolehan dari BBN ini mencapai Rp 3 miliar sehari. Namun saat ini hanya sekitar Rp 1 miliar sehari.

"BBN ini turun juga karena lemahnya pembeliaan kendaraan, terutama bagi masyarakat yang akan balik nama," kata dia.

Belum lagi, transfer dari pusat juga dikurangi.

Saat ini, pihaknya hanya mengurusi BBN, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan PBBKB (Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dari Pertamina. Meski PAD ini turun, Bappenda optimistis kalau keadaan kembali normal maka daya beli masyarakat juga normal.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 7,866 triliun.

APBD 2020 itu akan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3,319 triliun, dana perimbangan Rp 4,495 triliun dan pendapatan lainnya Rp 51,65 miliar.

Sedangkan Belanja Daerah dalam APBD 2020 dianggarkan sebesar Rp 7,756 triliun, belanja langsung Rp 4,94 triliun dan belanja tidak langsung Rp 2,816 triliun.

Berdasarkan kondisi tersebut, APBD Lampung tahun 2020 ini diproyeksikan surplus Rp 110,180 miliar. Namun pandemi Corona yang terjadi bisa membuat kondisi ini berubah.

Pemkot Turun 75%

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, akibat Covid-19, PAD pemkot terimbas.

PAD turun lebih dari 75 persen.

"Semula bisa Rp 1,5 miliar per hari sekarang hanya Rp 400 Juta per harinya," ujarnya saat diwawancarai awak media di lingkungan kantor DPRD Bandar Lampung, Kamis (4/6).

PAD itu bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah secara kelesuruhan mengalami penurunan.

"Ada lima macam tidak berfungsi seperti hotel, rumah makan dan lain-lain," jelasnya.

Ia berharap, untuk pendapatan daerah bisa kembali normal dalam waktu kedepan.

"Ya mudah-mudahan bulan ini bisa kembali normal. Karena senua sektor ekonomi tidak ada yang saya tutup sejauh ini," harapnya.

LKPJ Pemerintah Kota Bandar Lampung disampaikan Kamis kemarin.

Penyampaikan dilakukan langsung Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bandar Lampung.

Adapun proses penyampaian LKPJ dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Wiyadi.

Dalam laporannya, Herman HN menyampaikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 2,928 triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2,295 triliun atau mencapai 78,37 persen sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp 8,800 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 8,800 miliar atau 100 persen.

Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 131,500 miliar dan dapat direalisasikan sebesar Rp 98,523 miliar atau 74,93 persen.

“Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam berbagi program dan kegiatan pemerintah dan pembangunan, secara umum telah dilaksanakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Herman.

Tanggamus Anjlok 40%

Bukan cuma PAD Pemprov dan Pemkot Bandar Lampung yang anjlok akibat pandemi Corona.

PAD Pemkab Tanggamus juga anjlok, yakni mencapai 40 persen.

Menurut Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggamus, Suaidi, nominal untuk persentase tersebut pastinya lebih dari Rp 1 miliar.

"Sumber PAD yang hilang di antaranya dari pajak restoran, pajak rumah makan, pajak hotel, parkir dan pajak dari tempat-tempat wisata," kata Suaidi.

Ia menjelaskan, pajak yang dihilangkan adalah pajak yang dibebankan ke konsumen, bukan pajak usaha.

Sebab konsumen adalah masyarakat yang dalam kondisi pandemi Covid-19 ini kemampuan keuangannya turun.

"Jadi satu sisi memang kehilangan PAD, tapi di sisi lain membantu masyarakat dengan beri kebijakan yang tidak membebani mereka. Sebab masyarakat yang paling terkena dampak Covid-19," ujar Suaidi. (Tribunlampung.co.id/Bayu/soma/tri)