Rachland Tuding Politisi Senior Bersekutu dengan Luhut, Goyang Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY
"Yang satu merasa boleh urus apa saja padahal tidak. Yang lain merasa punya urusan padahal tidak. Dua-dua cuma merasa," tulis Rachland Nashidik di aku
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sejumlah politikus senior Partai Demokrat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB itu, digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Foto pertemuan itu tersebar di media sosial, menimbulkan sejumlah spekulasi.
Publik mulai membaca arah gerakan tersebut, bahwa ada bibit perpecahan di Partai Demokrat.
Pertemuan itu salah satunya dihadiri oleh salah satu politikus senior Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan dengan Luhut Panjaitan itu, Subur Sembiring.
• Rekomendasi Balon, Partai Demokrat dan PKS Tunggu Instruksi DPP
• Curhat SBY Satu Tahun Lalui Hidup Tanpa Ani Yudhoyono
• AHY Umumkan Pengurus Inti Partai Demokrat, Nama Politisi Lampung Masuk Daftar
Mereka mempertanyakan soal keabsahan kepengurusan Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
Mereka berdiskusi dengan Luhut mengenai langkah apa yang akan mereka tempuh.
Sejumlah media nasional bahkan memberitakan tentang adanya wacana digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh kelompok tersebut.
Sejumlah kader Demokrat lainnya bingung dengan langkah yang ditempuh Subur Sembiring dan beberapa kader lainnya itu.
Apalagi, melihat salah satu yang dipersoalkan adalah soal SK Menkumham terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum AHY.
Sementara itu, Politisi Senior Demokrat Rachland Nashidik menanggapi kabar itu.
"Yang satu merasa boleh urus apa saja padahal tidak. Yang lain merasa punya urusan padahal tidak. Dua-dua cuma merasa," tulis Rachland Nashidik di akun Twitternya, dikutip Wartakotalive.com, Selasa (9/6/2020)
Rachland Nashidik menegaskan, bahwa SK dari Kemenkumham untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah ketua umum AHY sudah keluar.
Ia pun menilai, perkataan Subur Sembiring soal belum keluarnya SK Kemenkumham itu adalah sebuah kebohongan.
"Bohong SK Menkumham belum keluar. Cek saja menterinya. Pak Luhut bersekutu ngobok Demokrat dengan orang tersangkut kasus penipuan?"
