New Normal, Kapasitas Mobil Pribadi Cuma 50 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih membatasi jumlah kapasitas penumpang kendaraan mobil pribadi sebanyak 50 persen dari total kapasitas angkut.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, batasan kapasitas angkut tersebut berlaku hingga 30 Juni 2020.

Hal tersebut dilakukan seiring dengan rencana penerapan new normal.

"Dalam skema ini ada tiga fase atau tahapan terkait pembatasan jumlah penumpang pada kendaraan pribadi khusunya mobil," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Fase pertama, menurut Dirjen Budi, angkutan mobil pribadi masih dibatasi 50 persen kapasitas dari total angkut penumpang mulai 9 Juni hingga 30 Juni 2020.

• Sambangi Tribun Lampung, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona Diskusikan Konsep New Normal

• Siapkan New Normal, Gubernur Arinal Tegaskan Lampung Tidak Berlakukan PSBB

• Modus Pecatan Polisi Berhasil Bawa Kabur Uang Rp 10 Juta Milik Money Changer

• Penyebab Turunnya Elektabilitas Prabowo Subianto

"Jadi kendaraan mobil pribadi, yang diperuntukkan untuk 5 penumpang hanya boleh membawa 3 penumpang dan mobil dengan kapasitas 7 sampai 8 penumpang hanya diperbolehkan membawa 4 orang," tambah Budi.

Kemudian fase kedua dan ketiga, Budi menyebutkan, jumlah kapasitas akan ditingkatkan menjadi 75 persen dari kapasitas angkut penumpang.

"Fase kedua ini akan berlangsung mulai 1 Juli hingga 31 Juli, dan fase ketiga yang merupakan new normal mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus," kata Budi.

Budi mengungkapkan, aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 11 tahun 2020.

"Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 ini, merupakan pedoman petunjuk teknis penyelengaran dalam rangka menekan Covid-19," ucap Budi.

Dalam pengawasan aturan ini, Budi menyebutkan, Ditjen bekerja sama dengan pihak terkait seperti polisi, Kadishub dan stakeholder lainnya agar aturan ini diterapkan masyarakat.

Transportasi roda dua berbasis online atau ojek online (ojol) juga diatur.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edararan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Nomor 11 Tahun 2020.

Budi mengatakan, untuk transportasi roda dua berbasis online atau ojol harus menerapkan jaga jarak aman dengan sebuah inovasi.

"Kami menyarankan untuk para aplikator ojol ini menggunakan sekat pemisah untuk menerapkan jaga jarak tersebut," kata Budi.