Walhi Lampung: 3 Bocah Tewas Tenggelam Dampak Pertambangan Liar

Abainya peran negara dan saling lempar tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penertiban aktivitas pertambangan dan bukit di Bandar Lampung dimulai sejak lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut, kewenangan di bidang pertambangan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan ditarik ke provinsi.

"Kalau sudah kejadian kehilangan nyawa seperti ini, lalu seperti apa dan di mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap keselamatan warganya," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Muhammad Joviter)