Pemkab Kesulitan Anggaran, KPU Lamsel Diminta Pilkada Desember Kedepankan Efisiensi  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KALIANDA - Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sulit memenuhi usulan tambahan anggaran Pilkada 9 Desember mendatang. "Kalau dari APBD kita agak sulit. Karena keterbatasan anggaran," ujar Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, Senin (29/6).

Sebelumnya KPU Lamsel mengusulkan penambahan anggaran pilkada Rp 8 miliar karena ada beberapa penyesuaian demi mengikuti protokol kesehatan.

Di antaranya penyesuaian jumlah pemilih tiap TPS yang hanya 500 orang. Karena penyesuaian itu, jumlah TPS di Lampung Selatan bertambah 405 TPS, dari semula 1.520 TPS menjadi 1.925 TPS.

Selain itu penambahan anggaran juga diperuntukkan demi pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemungutan suara nantinya.

Terkait persoalan ini, Thamrin mengatakan, pemerintah daerah telah meminta KPU untuk efesiensi anggaran dalam pelaksanaan pilkada. Selain itu, ujar Thamrin, ada peluang penambahan anggaran pilkada nantinya bisa diusulkan ke pusat.

"Kita masih menunggu petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Jika memang bisa diusulkan ke pusat, kita akan usulkan dan upayakan," kata Thamrin.

• KPU Lamsel Optimistis Pilkada Digelar Desember: Tetap Realistis dengan Anggaran

Dirinya menegaskan, hajat pilkada ini sebenarnya telah dianggarkan dalam APBD 2020. Hanya saja, karena pandemi Covid-19, ada beberapa tahapan dan mekanisme pilkada yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

"Tambahan anggaran ini kan lebih kepada kebutuhan saat pemungutan suara. Seperti untuk pengadaan APD. Sementara untuk tahapannya tetap bisa berjalan. Karena anggarannya sudah ada sebelumnya," ujar Thamrin.

• Bupati Disebut Utang Rp 6 Miliar untuk Pilkada Berujung Pelemparan Botol Bir

Sementara, meski optimistis, KPU Lamsel tetap realistis dengan kondisi anggaran yang ada. Jika tidak ada penambahan anggaran, pelaksanaan pilkada di Lamsel bisa saja diundur secara lokal.

Ansurasta Razak, komisioner KPU yang membidangi sosialisasi, pendidikan dan partisipasi msyarakat mengatakan, untuk APBD murni tahun 2020 anggaran pilkada sudah dialokasikan sebesar Rp 38,3 miliar. Tetapi adanya pandemi covid-19, tahapan dan pelaksanaan pilkada berubah.

Pilkada harus mengikuti protokol kesehatan., sehingga ada batasan untuk jumlah pemilih di tiap TPS, yang pada awalnya 800 pemilih menjadi 500 pemilih.

Selain itu, petugas pemungutan suara nantinya wajib menggunakan APD. (ded)