Pelaku Usaha e-Commerce dengan Transaksi di Atas Rp 600 Juta Setahun Jadi Pemungut PPN

Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan kriteria pelaku e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digita

Shutterstock
Ilustrasi - Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan kriteria pelaku e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Direktorat Jenderal Pajak telah menentukan kriteria pelaku e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menyebutkan, pelaku usaha e-commerce yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN di antaranya adalah pengusaha yang nilai transaksinya telah melebihi Rp 600 juta selama satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan.

"Pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu 12 bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan, atau memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12 ribu dalam satu tahun atau seribu dalam satu bulan dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai," jelas Hestu dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunlampung.co.id, Rabu (1/7/2020).

Penunjukan pemungut PPN produk digital luar negeri dilakukan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pelaku usaha yang belum ditunjuk tetapi memilih untuk ditunjuk dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Darmajaya Beri Pelatihan Teknologi dan E-Commerce Kepada 15 Calon Maba

Kolaborasi Global Qurban-ACT Bersama E-Commerce Terkemuka Indonesia dalam Dermawan Berqurban 2019

Nilai Tukar Rupiah Masih Melemah akibat Pandemi Covid-19 Gelombang Kedua

Harga Emas Hari Ini Rabu 1 Juli 2020, Simak Harga Beli Logam Mulia dan Harga Jual Logam Mulia

Dengan kriteria tersebut di atas maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

"Pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan," lanjut dia.

"Jumlah PPN yang dipungut adalah sebesar 10 persen, namun pemungutan PPN tidak berlaku terhadap barang atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan atau dibebaskan dari pengenaan PPN," sambungnya.

Pengusaha kena pajak yang melakukan pembelian barang dan jasa digital untuk kegiatan usaha dapat melakukan pengkreditan pajak masukan sepanjang bukti pungut PPN memenuhi syarat sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yaitu mencantumkan nama dan NPWP pembeli, atau alamat email yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Pengaturan selengkapnya mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. (Tribunlampung.co.id/Ahmad Robi)

Penulis: ahmad robi ulzikri
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved