Kunker di Bandar Lampung, Mendes PDTT Abdul Halim Sebut Pembangunan Desa Belum Merata

Karena pada prinsipnya pengelolaan dana desa harus melibatkan pihak ketiga. Sehingga cepat dirasakan oleh kelas bawah.

Treatment dengan menggunakan dana desa prinsipnya bahwa arah pembangunan di 2021 harus sesuai instruksi.

Karena BLT tak cukup makanya dicover dari Kemensos ada 7.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dan ada kekeruangan sebesar Rp 4 Miliar.

"Kita hanya membantu dalam penguatan desa, dan dana desa harus representasi yang hadir di masyarakat," katanya

Tentunya penguatan desa itu desa tanpa kemiskinan, desa perduli perempuan dan semuanya diserahkan ke desa untuk rencana pembangunan.

Kondisi budaya daerah atau kearifan lokal jangan sampai keluar dari akar budayanya dan tahun depan anggarannya untuk dana desa keseluruhan mencapai Rp 72 Triliun.

Akan ada simulasi yang dibuat dengan harapan bisa memotret pemanfaatan dana desa BLT dan non BLT tersebut.

Sampai saat ini jika Lampung menggunakan dana desa Rp 1,875 triliun dari alokasi Rp 2,427 Triliun dan sisanya mencapai Rp 686 miliar.

Jadi yang perlu dicatat oleh Dinas PMD se Provinsi Lampung bahwa sampai Desember ada 45 desa yang dananya telah habis.

Dengan jumlah kpm (keluarga penerima manfaat) yang dananya telah habis dengan jumlah kpm 7.804 orang dengan dana Rp 4,4 Milar.

"Kalau totalnya seluruh Indonesia Rp 140 Milar dan tolong dipantau bagi dana cair lebih awal penggunaan dan dihitung BLT tak sampai Desember," kata Menteri Abdul

Seluruh warga desa tercatat BLT dana desa penerima dana desa tercover 2020 dan sampai 2021 belum ada detail JPS jaringan pengaman sosial.

"Saya yakin rasanya masih ada penggunaan dana tersebut dan nantinya akan di cover Kemensos. Dengan by name by adres dan BLT ektra ordinary dana desa dibebani untuk BLT," kata Menteri Abdul Halim Iskandar ini

Take over dana desa kepada Kemensos sehinga digunakan dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Dengan alokasi Rp 72 Triliun itu untuk dana desa dengan harapnya tepat guna.