Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Sedikitnya ada 16 poin yang menjadi larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2020.

Hal itu sesuai keputusan bersama tentang pedoman pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada Serentak 2020 yang ditandatangani Kemenapan RB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, dan KASN, pada Kamis (10/9/2020) pekan lalu.

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah membenarkan hal tersebut.

Menurut Candrawansah, ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye bakal calon kepala daerah termasuk di media sosial.

"Iya (benar), ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye balonkada, termasuk di medsos. Apa pun bentuknya, itu dilarang. Ini demi menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada," jelas Candrawansah Kamis (17/9/2020).

Candrawansah menegaskan, seluruh aturan main untuk menjaga netralitas ASN yang telah disepakati harus dipatuhi.

• Pemkot Metro Siap Beri Sanksi Bagi ASN Terbukti Dukung Salah Satu Balonkada

• Bacalonkada Bisa Jadikan APD Sebagai APK saat Kampanye Pilkada Serentak 2020

Sebab, kata Candra, ASN tidak boleh mencampuri urusan politik.

"ASN jelas harus netral, dia alat negara. Dia tidak boleh coment, like, posting, berfoto, menghadiri deklarasi dan yang lain-lain itu tidak diperbolehkan," jelas Candrawansah.

Untuk itu dia berharap, seluruh ASN di Bandar Lampung dapat mengikuti aturan yang berlaku untuk menjaga netralitas ASN.