Breaking News:

Pilkada Bandar Lampung 2020

Bawaslu Investigasi Dugaan ASN Kampanye Paslon Pilkada Bandar Lampung 2020 di WhatsApp

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah menilai, penyebaran foto paslon Pilkada Bandar Lampung 2020 oleh oknum ASN tersebut merupakan kampanye.

Tribunlampung.co.id/Kiki
Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah. Bawaslu Investigasi Dugaan ASN Kampanye Paslon Pilkada Bandar Lampung 2020 di WhatsApp 

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Kiki Adipratama

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bawaslu Bandar Lampung segera menginvestigasi dugaan aparatur sipil negara (ASN) yang menyebarkan foto salah satu pasangan calon Pilkada Bandar Lampung di grup WhatsApp (WA).

Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah menilai, penyebaran foto paslon Pilkada Bandar Lampung 2020 oleh oknum ASN tersebut merupakan kampanye.

Sesuai Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota, tindakan tersebut dapat berpotensi pidana bagi ASN yang berkampanye.

"Terkait informasi ada (oknum) ASN yang membagikan di sebuah grup WA, gambar foto paslon, pasti akan kami lakukan investigasi, tidak boleh ASN mengampanyekan calon, ada unsur pidana," ujar Candrawansah, Minggu (18/10/2020).

Candra menyayangkan adanya informasi oknum ASN yang diduga tidak netral.

Baca juga: PKPU Pedoman KPU di Pilkada Bandar Lampung 2020, Ketua: Teknis Kampanye Bukan Kewenangan Perwali

Baca juga: Bawaslu Dorong Paslon di Pilkada Metro 2020 Manfaatkan Medsos untuk Berkampanye

Padahal, Bawaslu mewanti-wanti jauh dari sebelum tahapan kampanye dimulai, terkait netralitas ASN.

"Kita sudah sampaikan waktu itu, bahwa ASN dilarang me-like (menyukai), share (bagikan) visi-misi serta program calon. Kami sudah mewanti-wanti ASN harus netral dalam berperilaku," jelas Candrawansah.

Candrawansah menegaskan, mengacu Paal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang 10 Tahun 2016, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, terancam dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu, atau paling banyak Rp 6 juta.

"Karena di dalam undang-undang itu sudah jelas larangan pada pasal 71, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," jelas Candrawansah. (Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved