BP2MI Lampung Akan Prioritaskan 9 Progja di Tahun 2021

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bandar Lampung menggelar coffee morning dengan awak media. 

Acara yang digelar di Cafe Gade, Jumat (4/12/2020) juga dihadiri oleh Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Bambang Purwa dan Marketing Executive PT Pegadaian Area Lampung Hendra Pahlevi. 

Kepala BP2MI Bandar Lampung Ahmad Salabi mengatakan bahwa agenda coffee morning ini untuk menjalin kerjasama dengan media.

"Jadi dalam agenda ini akan saya sampaikan ada 9 program kerja (Progja) prioritas yang akan dilakukan ditahun depan," kata Salabi.

Adapun program kerja tersebut diantaranya;
1. Akan melakukan pemberantasan sindikat yang memberangkatkan dan penetapan secara non prosedural. 

Kalau secara nasional ada sekitar 500 kasus yang ditangani bareskrim secara nasional termasuk di Lampung. 

2. Bertransformasi nomenklatur TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang diganti PMI (Pekerja Migran Indonesia). 

3. Jalur perlakuan dan khusus atau VVIP bagi keluarga PMI, sedang dirubah dengan angkasa pura di bandara. 

Agar para PMI pulang itu bisa diberikan jalur khusus yang harapannya sama seperti  diplomat. 

Pada 18 Desember 2020 ini akan dibuka dengan 12 bandara yang dikelola pihak angkasa pura dengan membuka jalur tersebut. 

Jalur khusus itu akan dibuka oleh Presiden Jokowi. Karena selama ini memang belum ada jalur khusus untuk PMI tersebut.

4. Adanya tempat untuk penjemputan PMI, yang direncanakan pada 1 Januari 2021.

Karena di Lampung bukan saja PMI yang bermasalah atau tapi tempat menjemput pmi tersebut harus diperhatikan. 

Kebanyakan keluarga yang menunggu di bandara itu secara sembarangan tempat.

BP2MI ini ingin keluarga yang sedang menjemput untuk dihibur dengan tempat yang layak. 

5 . Pembebasan biaya penempatan, dan kedepan PMI tidak boleh dikenakan biaya. 

Saat ini biaya PMI itu ditanggulangi oleh majikan disana dan yang melakukan penempatan tak ada lagi potongan. 

Diharapkan pemda memiliki peran yang penting dalam biaya yang bermasalah itu ditanggulangi oleh pemda. 

PMI harus dilatih BLK yang tepat dari pemda setempat. 

6. Pengelolaan tata kelola tentang ABK, jadi BP2MI ini seolah pihaknya sebagai damkar. Harapannya bersinergi dengan instansi lainnya dan akan ada peraturan pemerintah (PP). 

7. PMI terampil yang bekerjasama dengan perusahaan itu sesuai standar operasi yang berlaku atau pengguna disana termasuk bahasa dipertajam lagi. 

8. Pemberdayaan PMI purna dengan harapan yang telah bekerja diluar negeri bisa membawa hasil.

Sehingga dimanfaatkan dan tak bisa kerja keluar negeri lagi. 

Kedepan pada 2021 akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan PMI purna. 

9. Penguatan dengan stekholder dalam penempatan secara aman dan nyaman dalam hal bekerja tidak dibayangi ketakutan. 

Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung Bambang Purwa
mengatakan pihaknya terus mendukung program pemerintah.

Dengan harapan agar PMI ini terlindungi, sampai proses klaim.

Jadi pada dasarnya hakikatnya sisi manfaat khsusus pada PMI. 

PMI ada resiko maka BPJS ketenagakerjaan bisa memberikan perlindungan di luar negeri sekalipun.

"Karena UU 24 tahun 2011 ada amanah tersebut wajib pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial," kata Bambang

Kalau pekerja asing 6 bulan berturut-turut tidak pulang harus terdata sebagai BPJS ketenagakerjaan. 

Makanya pemerintah wajib memberikan perlindungan dan dirinya tetap mencoba terus memberi perlindungan kepada PMI. 

Sementara itu, Marketing Executive PT Pegadaian Area Lampung Hendra Pahlevi mengatakan dirinya bersinergi bersama.

Terkait dengan purna PMI dan calon PMI tentang keuangan untuk mengelola agar tidak menguak keuangan tersebut. 

Harapannya itu kemandirian secara pribadi dan bisa memberdayakan hasil kerjanya selama di luar negeri. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)