4 Pos Kementerian yang Kemungkinan Akan Direshuffle Menurut Parameter

"Misalnya sehari dua hari ini kita mendengar yang bakal kena reshuffle itu (menteri) agama ataupun Kementerian Perdagangan," sebut Adi.

Kedua kementerian ini mungkin memang bermasalah, hanya saja dampaknya tidak terlalu dirasakan atau bukan menjadi perhatian utama publik.

"Bahwa perdagangan kita babak belur, iya. Bahwa keagamaan kita masih banyak narasi isu-isu negatif, iya. Tapi kan orang-orang saat ini yang dirasa ya ekonomi, kesehatan, pendidikan," tegasnya.

Adi menilai jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet di waktu-waktu sekarang merupakan hal yang tepat, meskipun Indonesia masih ada dalam kondisi pandemi.

"Saya kira saat inilah momentum yang pas bagi Presiden untuk reshufle, kebetulan ada dua menteri yang kosong. Banyak yang berharap pergantian dua menteri ini jadi ajang, jadi momen Presiden untuk merombak sejumlah kabinnetnya yang enggak bisa bekerja secara extra ordinary, tidak bisa bekerja maksimal," ungkap Adi.

Adi menyebut selama 14 bulan masa kerja kabinet ini, Presiden sudah beberapa kali marah-marah dan menyampaikan keluh kesahnya.

Reshuffle pun dinilai tepat untuk dilakukan dan menjadi ujung dari ketidakpuasan Presiden tersebut.

"Ini (menteri-menteri) enggak bisa bekerja maksimal, padahal anggaran berlimpah, kemudian regulasinya dipermudah, biar kemarahan Presiden itu ada ujungnya, ya reshuffle," kata dia.

Menurutnya, saat ini tidak ada lagi yang perlu ditunggu untuk melakukan sebuah perubahan.

Masa kerja yang sudah berjalan, dinilai cukup bagi Presiden untuk memberikan penilaian atau rewards and punishment.

Menjaga dukungan politik

Di akhir perbincangan, Adi memberikan sedikit catatan jika memang Presiden akan melakukan reshuffle, ia menyebut untuk tidak mengurangi jatah kader partai politik.

"Dalam politik koalisional seperti di Indonesia dukungan politik itu penting. Makanya kalau pun toh ada reshuffle pada kader partai-partai tertentu, itu pun harus diambil kembali oleh partai bersangkutan menyodorkan kader terbarunya," kata Adi.

Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi potensi gejolak politik yang bisa berimbas pada berkurangnya dukungan politik terhadap jalannya pemerintahan.

"Ya minimal ini kan untuk merawat dukungan politik, terhadap Pemerintah, terhadap Presiden, karena dukungan politik di tengah pandemi semacam ini saya kira sangat dibutuhkan, terutama dari partai," ucap dia.