Ibadah Haji 2021
Ibadah Haji 2021 Belum Bisa Dipastikan, Pemerintah Siapkan 3 Skenario
Dalam informasi haji terbaru, hingga kini, Kemenag belum memeroleh informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji 2021 belum bisa dipastikan Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Hingga kini, Kemenag belum memeroleh informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021.
Otoritas Arab Saudi belum memberikan informasi apapun mengenai hal tersebut.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pihaknya terus membangun komunikasi dengan otoritas Arab Saudi, untuk memeroleh informasi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021.
Baca juga: 6 Jemaah Calon Haji di Bandar Lampung Tarik Setoran Pelunasan Ibadah Haji
Baca juga: Ibadah Haji 2020 Digelar Terbatas, Khusus untuk Jemaah yang Berada di Arab Saudi
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (18/1/2021).
"Dirjen penyelenggaraan haji dan umrah telah bertemu dan berkoordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi pada Desember 2020."
"Insha Allah, nanti sore kita jadwalkan untuk berkomunikasi secara virtual dengan menteri haji dan umrah Arab Saudi untuk memeroleh kepastian ini," ucap Yaqut Cholil Qoumas saat menyampaikan informasi haji terbaru.
"Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi sementara, sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji 2021 belum diperoleh," imbuhnya.
Menag menyampaikan, Pemerintah Arab Saudi saat ini masih fokus pada penanganan Covid-19 di dalam negeri.
Serta pemantauan penanganan Covid-19 pada negara-negara pengirim jemaah haji jelang ibadah haji 2021.
Baca juga: Janda Anak Dua Dibunuh Pria Teman Kencannya, Kesal Waktu Main 3 Jam Sudah Habis
Baca juga: Jasad Bayi Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi
Namun demikian, Kemenag telah menyiapkan tiga skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji 2021.
Pertama, kuota penuh, kedua kuota terbatas, dan ketiga tidak memberangkatkan jemaah haji seperti tahun lalu.
"Pemerintah saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama, yaitu kuota penuh."
"Meskipun tetap sangat bergantung Pemerintah Arab Saudi," ucap Yaqut Cholil Qoumas.