Satgas Covid-19 Lampung Beri Teguran Tertulis 12 Orang dan 21 Pelaku Usaha yang Abaikan Prokes

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Provinsi Lampung mendapati 12 orang dan 21 pelaku usaha yang tidak menaati protokol kesehatan (prokes).

Kasatpol PP Provinsi Lampung M Zulkarnain saat ditemui Tribunlampung.co.id di posko Covid-19 Provinsi Lampung di ruang Abung, Senin (25/1/2021) mengatakan mereka yang didapati tidak patuh prokes ini diberikan surat tertulis. 

"Jadi kita 2 kali razia prokes, pertama itu pada tanggal 20 Januari kita hanya imbauan saja secara lisan untuk masyarakat taat prokes, " kata Zulkarnain

Lalu pada razia kedua pada 23 Januari didapati ada 12 orang dan 21 pelaku usaha yang diberikan surat teguran. 

"Jadi yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bahwa kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat," kata Zulkarnain.

Jangan sampai nanti masyarakat terpapar Covid-19, karena saat ini ada 8 daerah berzona merah.

Jadi tentunya ini semua harus mengantisipasi bagaimana penyebaran virus ini bisa ditekan. 

Tentunya razia prokes ini bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan hukum. 

Memang masih banyak masyarakat yang belum sadar akan protokol kesehatan seperti tidak pakai masker dan berkerumun.

Tempat-tempat usaha juga masih banyak yang belum melakukan prokes dan ini menjadi tujuan agar semua pihak menyadari pentingnya taati prokes. 

Jadi bukan upaya penegakan hukum yang ditingkatkan tetapi justru kesadaran masyarakat hingga para pengusaha untuk memperhatikan prokes. 

Dirinya berharap zona akan turun seperti waktu yang lalu dan dengan ditegur secara tertulis dengan mereka mengakui bahwa dirinya salah.

Lalu surat pelanggar prokes tersebut direkap maka pihaknya akan menyampaikan ini ke satgas kabupaten kota maupun pemerintah setempat.

Termasuk hingga kekelurahan setempat agar pemerintah setempat tahu pelanggar itu warganya. 

Kemudian bagi tempat usaha yang melanggar maka penegakan hukum itu nanti akan diserahkan kepemerintah kota dalam hal ini walikota.

Kalau yang menutup tempat usaha dan berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka akan disanksi oleh pemkot atau pemkab setempat. 

Bahkan walikota atau bupati yang akan menutup bersama Satpol PP dari kota dan kabupaten. 

"Harapan kami membangun sinergi antara kabupaten kota, bukan berarti kita mengambil alih kegiatan penegakkan hukum didaerah," kata Zulkarnain.

Pihaknya hanya mendukung dan membackup kegiatan hukum dikabupaten dan kota.

Terkait sanksi denda pihaknya masih menunggu proses penunjukan nomor rekening.

Jadi karena bagi pelanggar prokes harus disetorkan ke kas daerah maka harus ada rekening khusus uang disediakan khusus untuk pelanggar. 

"Kami masih menunggu dari badan keuangan nanti rekening dalam bentuk apa dan seperti apa dan nanti akan disebarluaskan kepada masyarakat," kata Zulkarnain

Tetapi akan disosialisasikan kepada masyarakat dan setiap pelanggar akan  tegas diberikan sanksi keras dan secara bertahap. 

Apabila secara berkali-kali telah diketahui melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi denda Rp 1 Juta perorangan. 

Pelaku usaha disanksi Rp 5 juta hingga penutupan tempat usaha tersebut. 

"Kalau sudah dua kali kena teguran baru dikenakan sanksi dan kita juga bekerjasama dengan dinas kependudukan guna merekap data  secara online," Kata Zulkarnain.

Sementara itu kasus Covid-19 Provinsi Lampung bertambah 108 kasus dan sekarang menjadi 9.192 kasus. 

Lalu kasus kematian bertambah 8 orang, dan menjadi 486 orang yang meninggal dunia. Ada penambahan 135 pasien yang sembuh dari covid, hingga total menjadi 6.594 kasus. 

Dari penambahan tersebut warga Bandar Lampung ada 44 kasus, Lamtim (25), Lampura (13), Lamteng (9), Metro (5), Lambat (4), Lamsel (2), Pesawaran (2) dan Pringsewu 1 kasus.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)